- Pemprov Sulsel meminta Kemensos membuka data rinci 25.214 keluarga penerima manfaat bansos yang terindikasi judi online.
- Data PPATK menunjukkan ribuan penerima bansos di Sulawesi Selatan tersebut memiliki catatan transaksi judi daring bervariasi.
- Jufri Rahman menegaskan verifikasi berbasis nama dan alamat penting agar hak warga kurang mampu tidak terampas.
SuaraSulsel.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta Kementerian Sosial tidak berhenti pada data indikasi terkait 25.214 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial yang disebut terafiliasi dengan judi online (judol).
Sekretaris Provinsi Sulsel, Jufri Rahman meminta data tersebut dibuka secara rinci, termasuk nama dan alamat penerima agar pemerintah daerah dapat ikut melakukan verifikasi.
Jufri menjelaskan, kata indikasi tidak cukup untuk menjadi dasar menghakimi masyarakat, apalagi jika konsekuensinya adalah penghentian bantuan yang menjadi hak keluarga kurang mampu.
"Kalau ada by name by address, kalau memang ditemukan, itu kan baru indikasi. Itu kata indikasi, sangat riskan karena selalu rakyat ditempatkan pada posisi sebagai korban," kata Jufri, Kamis, 17 September 2026.
Baca Juga:5.167 Keluarga Penerima Bansos di Palu Terindikasi Judi Online
Pernyataan tersebut disampaikan Jufri merespons data Kementerian Sosial yang menyebut 25.214 KPM bansos di Sulsel terindikasi melakukan transaksi judi online.
Data itu diungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul saat kunjungan kerja di Makassar, baru-baru ini.
Berdasarkan data yang diterima Kemensos dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), indikasi tersebut tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulsel dengan Makassar menjadi daerah dengan jumlah terbanyak.
Nilai transaksi yang terdeteksi juga bervariasi. Dalam data yang dipaparkan Kemensos, terdapat transaksi dengan nominal dari Rp1 juta hingga Rp230 jutaan rupiah.
Namun, Jufri meminta pemerintah tidak buru-buru menyimpulkan bahwa seluruh pemilik rekening bansos tersebut merupakan pelaku judi online.
Baca Juga:Bansos Salah Sasaran? Kemensos Bongkar Modus Baru Penyalahgunaan KTP Warga untuk Judi Online
Sebab tidak semua rekening penerima bansos yang terdeteksi dalam transaksi judol melakukan hal itu.
Kemensos sendiri sebelumnya mengungkap hasil klarifikasi terhadap sebagian data. Dari proses tersebut, ditemukan rekening penerima bansos yang digunakan oleh anggota keluarga lain, termasuk anak atau cucu penerima.
Bahkan pemerintah di Sulsel sebelumnya juga menemukan kasus rekening bansos yang digunakan pihak lain untuk transaksi judi online.
Kondisi itu menunjukkan bahwa munculnya nama seseorang dalam data transaksi tidak serta-merta membuktikan bahwa orang tersebut secara langsung melakukan aktivitas judi online.
Karena itu, Jufri meminta data yang menjadi dasar Kemensos tersebut disampaikan secara jelas.
"Kalau memang ada indikasi, kasih saya datanya, by name by address, kita hentikan bansosnya. Itu saja," tegasnya.
Menurut Jufri, Pemprov Sulsel tidak keberatan apabila memang ditemukan penerima bansos yang terbukti menggunakan bantuan untuk aktivitas judi online.
Namun, keputusan tersebut harus didasarkan pada data yang jelas dan dapat diverifikasi.
"Kalau saya mau menunjuk, ada, ada. Mana? Tidak ada. Jangan karena ketidakmampuan kita memanage sesuatu, lalu rakyat selalu dijadikan korban," ujarnya.
Jufri menegaskan pemberantasan judi online tetap penting dilakukan. Ia tidak ingin persoalan tersebut justru membuat masyarakat yang seharusnya mendapat perlindungan sosial kehilangan haknya hanya karena data yang belum terverifikasi secara menyeluruh.
"Saya itu tidak terlalu happy kalau selalu masyarakat dijadikan sebagai korban. Kalau memang judol dan apa pun namanya itu, memang harus kita cegah. Tapi beri saya datanya. By name by address. Supaya kita bisa mengambil sikap," katanya.
Menurut dia, persoalan menjadi berbeda ketika pemerintah langsung menyamaratakan seluruh penerima yang masuk dalam daftar indikasi.
Apalagi, bantuan sosial diberikan kepada keluarga yang telah masuk dalam kategori masyarakat yang membutuhkan berdasarkan data pemerintah.
"Karena kalau tiba-tiba kita menyamaratakan berdasarkan indikasi saja, lalu kita hentikan bansosnya, zolim kita. Nah, mereka berhak untuk itu kok," tegas Jufri.
Kemensos Sebut 25.214 KPM Terindikasi Judol
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan sebanyak 25.214 KPM bansos di Sulsel terindikasi melakukan transaksi judi online.
KPM tersebut berada dalam kelompok desil 1 hingga 4, yang merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penerimaan sejumlah program perlindungan sosial pemerintah.
Makassar tercatat sebagai daerah dengan jumlah KPM terindikasi judol terbanyak di Sulsel.
Gus Ipul mengatakan Kemensos telah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah penerima manfaat yang masuk dalam data tersebut.
Dari klarifikasi itu, ditemukan rekening yang ternyata digunakan oleh anggota keluarga penerima.
"Setelah kita klarifikasi, katanya digunakan anaknya. Ini PR kita bersama-sama," kata Gus Ipul.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
