- Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan penyalahgunaan identitas warga menyebabkan ketidakakuratan data penerima bantuan sosial di Makassar pada 15 September 2026.
- Kementerian Sosial menemukan 1,4 juta penerima bantuan sosial terindikasi judi online akibat identitasnya dipakai anggota keluarga.
- Pemerintah membuka ruang sanggahan data dan memperbarui informasi agar bantuan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemensos membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan sanggahan apabila menemukan ketidaksesuaian data maupun kesalahan penentuan desil.
Saifullah mengatakan masyarakat dapat mengusulkan perbaikan data apabila kondisi ekonomi mereka tidak sesuai dengan status kesejahteraan yang tercatat dalam sistem.
“Kami sangat memberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan atau diusulkan kembali. Karena memang belum semua data kita lakukan ground check. Setiap masukan dari masyarakat langsung kita tindak lanjuti dan kita lakukan pemutakhiran data,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penentuan kelayakan penerima bansos tidak hanya berdasarkan tingkat pengeluaran. Pemerintah menggunakan sejumlah indikator lain yang dirumuskan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga:25 Ribu Penerima Bansos di Sulsel Terindikasi Judol
Karena itu, keterbukaan data diperlukan agar masyarakat, pengurus RT/RW, hingga operator data di tingkat desa dapat ikut memeriksa dan memberikan koreksi.
Kemensos, kata Saifullah, terus melakukan pemutakhiran data untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Untuk warga yang menjadi korban penyalahgunaan identitas, pemerintah juga berupaya meluruskan status kependudukannya agar kesalahan data tidak membuat mereka kehilangan hak atas bantuan sosial.
