- LPMD MW KAHMI Sulsel menggelar diskusi mengenai evaluasi otonomi daerah di Makassar pada Sabtu, 5 September 2026.
- Forum tersebut membahas berbagai gagasan mulai dari penguatan provinsi, otonomi khusus, hingga wacana sistem federal.
- Diskusi ini menghasilkan target penyusunan rekomendasi kebijakan reformasi desentralisasi dan naskah akademik untuk masa depan Indonesia.
Desain hubungan kekuasaan pusat-daerah juga perlu kembali dipertanyakan.
Ni’matullah bahkan membuka ruang bagi gagasan federalisme dengan melihat kecenderungan sejumlah negara maju yang menerapkan pembagian kewenangan lebih luas kepada wilayahnya.
Pernyataan tersebut memperlebar pertanyaan tentang masa depan Indonesia.
Apakah ketimpangan pusat-daerah dapat diselesaikan melalui perbaikan otonomi daerah, atau diperlukan perubahan mendasar terhadap desain ketatanegaraan.
Baca Juga:Ari Lasso Jelaskan Kondisi Dalam Pesawat Garuda GA604 yang Alami Kerusakan Saat Mendarat
Federalisme Kembali Masuk Perdebatan
Pengamat politik Unhas, Adi Suryadi Culla, mengingatkan bahwa perdebatan mengenai bentuk negara dan pembagian kekuasaan bukan sesuatu yang baru dalam sejarah Indonesia.
Ia mengaitkannya dengan perbedaan pemikiran antara Soekarno dan Mohammad Hatta pada masa awal pembentukan negara.
“Ini perdebatan klasik antara Soekarno dan Hatta. Soekarno ingin negara kesatuan dan hanya satu partai, Bung Hatta ingin negara federasi,” ujar Adi.
Menurut Adi, persoalan utama dalam relasi pusat-daerah terletak pada kecenderungan kekuasaan untuk mempertahankan kewenangannya.
Baca Juga:Bikin Cemas! Pesawat Garuda Indonesia Pecah Ban Angkut 156 Penumpang
Karena itu, jika federalisme kembali dibicarakan, gagasan tersebut menurutnya harus tumbuh dari aspirasi masyarakat dan daerah, bukan semata-mata dirancang pemerintah pusat.
“Jadi Indonesia kalau mau jadi negara federasi, harus bubar dulu,” katanya.
Namun, pernyataan tersebut tidak serta-merta mengubah forum menjadi perdebatan mengenai pergantian bentuk negara.
Peserta justru melihat federalisme sebagai salah satu gagasan yang perlu diuji secara terbuka bersama alternatif lain, termasuk penguatan otonomi daerah dan otonomi khusus.
Politik Lokal Menentukan Masa Depan Desentralisasi
Ketua KPU Sulsel Hasbullah membawa diskusi pada persoalan lain yang tidak kalah penting. Yaitu kualitas demokrasi lokal.
