- LPMD MW KAHMI Sulsel menggelar diskusi mengenai evaluasi otonomi daerah di Makassar pada Sabtu, 5 September 2026.
- Forum tersebut membahas berbagai gagasan mulai dari penguatan provinsi, otonomi khusus, hingga wacana sistem federal.
- Diskusi ini menghasilkan target penyusunan rekomendasi kebijakan reformasi desentralisasi dan naskah akademik untuk masa depan Indonesia.
SuaraSulsel.id - Masa depan otonomi daerah di Indonesia kembali diperdebatkan.
Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah desentralisasi pasca-Reformasi berjalan efektif.
Tetapi apakah desain hubungan pemerintah pusat dan daerah saat ini masih relevan untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan.
Pertanyaan itu mengemuka dalam forum diskusi “Partai Politik dan Masa Depan Otonomi Daerah” yang digelar Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) MW KAHMI Sulsel di Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani, Makassar, Sabtu (5/9/2026).
Baca Juga:Ari Lasso Jelaskan Kondisi Dalam Pesawat Garuda GA604 yang Alami Kerusakan Saat Mendarat
Ratusan aktivis, kader HMI, dan tokoh KAHMI dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan terlibat dalam diskusi tersebut.
Forum tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah selama hampir tiga dekade terakhir, tetapi juga membuka kemungkinan perubahan desain desentralisasi di masa depan.
Gagasan yang muncul membentang dari penguatan kewenangan pemerintah provinsi, otonomi khusus Sulawesi Selatan, hingga wacana sistem federal.
Tidak ada satu kesimpulan tunggal yang dihasilkan. Sebaliknya, perbedaan pandangan justru memperlihatkan besarnya ruang perdebatan mengenai bagaimana Indonesia seharusnya mengelola hubungan pusat dan daerah pada masa mendatang.
Hadir sebagai pemantik diskusi Presidium KAHMI Sulsel Ni’matullah Erbe, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, pengamat politik Universitas Hasanuddin Adi Suryadi Culla, dan Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur AS Kambie.
Baca Juga:Bikin Cemas! Pesawat Garuda Indonesia Pecah Ban Angkut 156 Penumpang
Otonomi Daerah Dinilai Perlu Dievaluasi
Presidium KAHMI Sulsel Ni’matullah Erbe membawa perdebatan pada pertanyaan mendasar mengenai masa depan desentralisasi.
Menurutnya, perjalanan Indonesia selama sekitar delapan dekade perlu dibaca kembali, terutama dalam melihat posisi daerah di tengah kuatnya kewenangan pemerintah pusat.
“Berhenti berpikir Indonesia. Susah 80 tahun kita jadi alas kaki pemerintah pusat. Saatnya kita berpikir bangsa kita sendiri. Bangsa Bugis, Bangsa Makassar, Bangsa Toraja, Mandar, dan Luwu,” kata Ni’matullah.
Mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel dua periode itu menilai Reformasi 1998 belum sepenuhnya menghasilkan distribusi kekuasaan yang ideal antara pusat dan daerah.
Karena itu, menurut dia, evaluasi terhadap otonomi daerah tidak cukup hanya menyentuh persoalan teknis pemerintahan.
Desain hubungan kekuasaan pusat-daerah juga perlu kembali dipertanyakan.
Ni’matullah bahkan membuka ruang bagi gagasan federalisme dengan melihat kecenderungan sejumlah negara maju yang menerapkan pembagian kewenangan lebih luas kepada wilayahnya.
Pernyataan tersebut memperlebar pertanyaan tentang masa depan Indonesia.
Apakah ketimpangan pusat-daerah dapat diselesaikan melalui perbaikan otonomi daerah, atau diperlukan perubahan mendasar terhadap desain ketatanegaraan.
Federalisme Kembali Masuk Perdebatan
Pengamat politik Unhas, Adi Suryadi Culla, mengingatkan bahwa perdebatan mengenai bentuk negara dan pembagian kekuasaan bukan sesuatu yang baru dalam sejarah Indonesia.
Ia mengaitkannya dengan perbedaan pemikiran antara Soekarno dan Mohammad Hatta pada masa awal pembentukan negara.
“Ini perdebatan klasik antara Soekarno dan Hatta. Soekarno ingin negara kesatuan dan hanya satu partai, Bung Hatta ingin negara federasi,” ujar Adi.
Menurut Adi, persoalan utama dalam relasi pusat-daerah terletak pada kecenderungan kekuasaan untuk mempertahankan kewenangannya.
Karena itu, jika federalisme kembali dibicarakan, gagasan tersebut menurutnya harus tumbuh dari aspirasi masyarakat dan daerah, bukan semata-mata dirancang pemerintah pusat.
“Jadi Indonesia kalau mau jadi negara federasi, harus bubar dulu,” katanya.
Namun, pernyataan tersebut tidak serta-merta mengubah forum menjadi perdebatan mengenai pergantian bentuk negara.
Peserta justru melihat federalisme sebagai salah satu gagasan yang perlu diuji secara terbuka bersama alternatif lain, termasuk penguatan otonomi daerah dan otonomi khusus.
Politik Lokal Menentukan Masa Depan Desentralisasi
Ketua KPU Sulsel Hasbullah membawa diskusi pada persoalan lain yang tidak kalah penting. Yaitu kualitas demokrasi lokal.
Menurutnya, masa depan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari sistem politik yang melahirkan para pemimpin daerah.
Ia menyoroti mahalnya biaya kontestasi politik sebagai salah satu persoalan demokrasi di tingkat lokal.
“Menurut hasil survei, banyaknya kepala daerah dan eksekutif ditangkap karena biaya pemilu dan pilkada sangat mahal,” kata Hasbullah.
Ia menyebut biaya yang dikeluarkan kandidat kepala daerah dapat mencapai sekitar Rp25 miliar hingga Rp27 miliar.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembenahan otonomi daerah tidak cukup hanya berbicara tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.
Reformasi politik, pembiayaan pemilu, peran partai politik, hingga kualitas kepemimpinan daerah juga menjadi bagian penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya desentralisasi.
Di hadapan kader HMI, Hasbullah juga mendorong generasi muda untuk tidak menjauh dari politik.
Menurutnya, partai politik tetap menjadi salah satu instrumen penting untuk memperjuangkan gagasan dan memengaruhi kebijakan publik.
Sejarah Sulawesi dan Pertanyaan tentang Masa Depan
Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur AS Kambie kemudian membawa perdebatan ke sejarah politik Sulawesi.
Ia mengajak peserta melihat kembali proses bergabungnya kerajaan-kerajaan di Sulawesi ke dalam Republik Indonesia setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.
“Yang diniatkan merdeka oleh Bung Karno pada 17 Agustus 1945 itu tidak termasuk Sulawesi. Nanti pada Oktober 1945, Raja-raja di Sulawesi dipelopori oleh Andi Mappanyukki dan Andi Djemma menandatangani pernyataan bergabung ke NKRI,” ujar Kambie.
Sejarah tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai posisi daerah dalam konstruksi Indonesia saat ini.
Politisi senior Armin Mustamin Toputiri memberikan perspektif berbeda.
“Andi Djemma dan Andi Mappanyukki itu tanda tangan setuju bergabung ke Indonesia itu bukan dengan cek kosong. Ada otonomi khusus di dalamnya,” tegas Armin.
Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa sejarah daerah masih memiliki relevansi dalam perdebatan mengenai desain hubungan pusat dan daerah.
Sejarah tidak hanya dibaca sebagai masa lalu, tetapi juga digunakan untuk mempertanyakan seperti apa hubungan pusat dan daerah yang ideal pada masa depan.
Dari Otonomi hingga Wacana Federasi
Spektrum pandangan peserta semakin beragam ketika diskusi memasuki sesi tanggapan.
Presidium KAHMI Parepare Abdul Rahman Saleh melihat forum tersebut sebagai bukti bahwa tradisi intelektual dan keberanian menguji gagasan masih hidup di lingkungan KAHMI.
“Diskusi ini membuktikan masih ada KAHMI. Meski ini selemah-lemahnya iman,” ujarnya.
Dari UIN Alauddin Makassar, Hadi Daeng Mapuna meminta konsep otonomi khusus diperjelas, terutama mengenai bentuk kewenangan yang hendak diberikan kepada daerah.
Presidium KAHMI Soppeng Saifuddin Pondank bahkan mengingatkan adanya tantangan demografis dan politik yang dapat memengaruhi masa depan Indonesia.
“Ada proses penuaan. Dan Indonesia sudah mengalami itu,” katanya.
Namun, tidak semua peserta mendorong perubahan mendasar terhadap sistem yang ada.
Senior KAHMI Abdul Haris Baginda tetap menegaskan dukungannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Harga mati sudah final,” tegasnya.
Sementara Ketua IKA Sosiologi Unhas Busman Rahman mengambil posisi berbeda.
“Harus otonomi khusus. Federasi. Jangan takut. Ini pilihan terbaik,” ujarnya.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masa depan otonomi daerah tidak memiliki jawaban tunggal.
Ada yang ingin mempertahankan NKRI dengan memperbaiki pelaksanaan desentralisasi. Ada pula yang mendorong penguatan kewenangan daerah hingga membuka kembali wacana federalisme.
Jangan Berhenti di Ruang Diskusi
Tokoh asal Luwu Raya, Bachtiar Baso, mengingatkan agar perdebatan mengenai masa depan otonomi daerah tidak berhenti sebagai wacana.
“Jangan hanya diskusi. Harus ada aksi, tindak lanjut,” katanya.
Pesan tersebut menjadi penting karena forum yang digelar LPMD MW KAHMI Sulsel sejak awal memang diarahkan untuk menghasilkan gagasan kebijakan.
KAHMI Sulsel menargetkan lahirnya policy brief atau rekomendasi KAHMI, rekomendasi kebijakan reformasi desentralisasi, naskah akademik, serta serial diskusi lanjutan mengenai desain ketatanegaraan Indonesia.
Pertanyaan yang hendak dijawab juga cukup besar.
Apakah desain otonomi daerah masih relevan? Mengapa daerah dengan sumber daya melimpah belum otomatis mencapai kesejahteraan?
Apakah dominasi kabupaten/kota masih sesuai dengan kebutuhan pembangunan? Dan apakah kewenangan pemerintah provinsi perlu diperkuat?
Seluruh pertanyaan tersebut bermuara pada satu isu besar. Seperti apa desain hubungan pusat dan daerah yang mampu membuat Indonesia lebih adil dan sejahtera di masa depan?
Forum di Makassar itu belum memberikan jawabannya.
Namun, perdebatan hingga dini hari tersebut menunjukkan bahwa masa depan otonomi daerah masih menjadi pekerjaan besar Indonesia—bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga partai politik, masyarakat sipil, akademisi, dan generasi muda yang akan menentukan arah negara pada masa mendatang.
