- Menteri HAM Natalius Pigai melarang warga Papua menuntut kemerdekaan saat kunjungan kerja di Nabire pada Senin, 17 Agustus.
- Pigai menyatakan masyarakat Papua boleh menuntut kesejahteraan dan keadilan melalui jalur hukum yang sesuai dengan konstitusi Indonesia.
- Ia mendorong penguatan advokasi berbasis bukti serta pendekatan hukum untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat di wilayah konflik.
SuaraSulsel.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan masyarakat Papua boleh menuntut kesejahteraan, keadilan, dan hak-haknya, tetapi bukan menuntut Papua merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut dia, penyampaian aspirasi dan perjuangan terhadap berbagai persoalan masyarakat tetap diperbolehkan sepanjang dilakukan melalui cara yang sesuai dengan hukum dan konstitusi.
"Yang tidak boleh adalah menyatakan 'Kami mau merdeka, lepaskan dari Indonesia.' Tidak boleh. Hal yang lain itu boleh, tidak masalah. Asal dengan cara yang benar namanya membela orang, Undang-Undang melindungi, dan dasar hukumnya jelas," kata Pigai saat kunjungan kerja di DPRD Papua Tengah, Nabire, Senin (17/8) malam.
Ia mengatakan tuntutan agar masyarakat Papua memperoleh kehidupan yang sejahtera, adil, makmur, dan sehat justru merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi yang harus diperjuangkan.
Baca Juga:Pemprov Papua Selatan: Lahan Cetak Sawah di Merauke 48 Ribu Hektare
Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu takut menyampaikan persoalan ketidakadilan selama memiliki dasar hukum dan dilakukan melalui mekanisme yang sah.
"Tetapi kalau meminta rakyat Papua sejahtera, adil, makmur, sehat sentosa, itu justru anda sedang menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Itu wajib diperjuangkan dengan tutur kata dan perbuatan. Jangan pernah takut menyatakan ketidakadilan," ujar dia.
Pigai mendorong masyarakat dan anggota legislatif di Papua Tengah mengutamakan advokasi berbasis bukti dengan menghimpun fakta, data, informasi, serta dokumentasi mengenai persoalan yang dialami masyarakat.
Menurut dia, pengaduan yang disertai bukti dapat diproses melalui mekanisme hukum hingga menghasilkan keputusan pengadilan yang mengikat.
"Ini saya bicara karena saya ada di wilayah konflik. Kalau saya di (ibu kota) provinsi kan tidak mungkin saya tahu detailnya. Ini tujuannya membantu untuk menjaga masyarakat, memberi keadilan kepada masyarakat," kata dia.
Baca Juga:KKB Bakar Pesawat di Kabupaten Yahukimo, Pilot Dikabarkan Tewas
Ia juga menilai penguatan akses keadilan perlu dilakukan dengan menghadirkan institusi penegak hukum lebih dekat dengan masyarakat di wilayah konflik.
Pigai menyebut bahwa dia telah menerima usulan pembentukan kejaksaan untuk melayani wilayah Paniai dan sekitarnya serta Puncak Jaya, Mulia, dan wilayah sekitarnya.
Namun, menurut dia, keberadaan kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan harus diimbangi dengan kekuatan masyarakat sipil dan advokat yang dapat mendampingi warga memperjuangkan haknya.
"Pertanyaannya hakim pasti ada, jaksa pasti ada, polisi pasti ada. Sekarang pembelanya siapa untuk masyarakat? Pengacaranya siapa? Yang mengadvokasinya siapa?" ujar dia.
Pigai menegaskan penguatan advokasi masyarakat bukan bentuk tindakan yang bertentangan dengan negara sepanjang dilakukan berdasarkan hukum.
Ia justru mendorong munculnya lebih banyak pembela keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan di Papua.
