- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegur Wali Kota Makassar pada 4 Agustus 2026 karena proyek PSEL lambat.
- Pemerintah Kota Makassar diberi waktu dua minggu untuk menyelesaikan kendala proyek atau penanganannya diambil alih oleh gubernur.
- PT SUS Environment International memastikan fasilitas PSEL dirancang untuk mengolah 1.000 ton sampah per hari dengan sistem emisi ketat.
SuaraSulsel.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegur langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin terkait lambannya perkembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar.
Teguran itu disampaikan Zulhas saat menghadiri Seminar Nasional Koperasi Merah Putih di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa, 4 Agustus 2026.
Di hadapan para menteri dan kepala daerah, Zulhas menyoroti persoalan sampah di Makassar yang hingga kini belum menunjukkan penyelesaian berarti. Padahal, proyek PSEL menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.
"Wali kota ini belum beres-beres sampahnya. Sampah belum beres," ungkap Zulhas.
Baca Juga:Warga Semangat Dukung Program Pilah Sampah, Tempat Sampah Depan Rumah Malah Dicuri
Ketua Umum PAN itu kemudian memberikan tenggat waktu selama dua pekan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala proyek tersebut.
Apabila dalam batas waktu tersebut tidak ada perkembangan signifikan, Zulhas menegaskan penanganan proyek akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Saya kasih waktu lagi dua minggulah. Kalau ngga (beres), gubernur yang ambil alih karena Presiden perintah harus segera selesai," tegasnya.
Menurut Zulhas, pembangunan PSEL merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mengatasi persoalan sampah di Indonesia.
Pemerintah menargetkan pembangunan 24 fasilitas PSEL dalam dua tahun ke depan. Delapan proyek saat ini tengah dipercepat di berbagai daerah, termasuk Makassar. Sementara satu fasilitas serupa di Bali telah selesai dibangun dan mulai beroperasi.
Baca Juga:Mulai 1 Agustus, Makassar Tak Lagi Terima Sampah Campuran di TPA Tamangapa
Meski demikian, Zulhas mengakui keberadaan PSEL nantinya baru mampu menangani sekitar 22 persen dari total persoalan sampah nasional.
"Tapi ini baru menyelesaikan sekitar 22 persen. Masih ada 77 persen lagi yang harus ditangani dengan berbagai teknologi," ujarnya.
Ia menilai persoalan sampah di Indonesia sudah berada pada tahap darurat sehingga membutuhkan langkah cepat dan terukur dari seluruh pemerintah daerah.
Isu pengelolaan sampah bahkan menjadi salah satu pembahasan khusus dalam rapat kabinet karena mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo.
Di Makassar sendiri, pembangunan PSEL hingga kini masih menghadapi berbagai hambatan. Selain progres yang dinilai belum signifikan, proyek senilai sekitar Rp3 triliun tersebut juga menuai penolakan dari sebagian warga dan komunitas pemerhati lingkungan.
Sejumlah persoalan lain seperti perubahan lokasi pembangunan hingga pembiayaan layanan atau tipping fee turut menjadi tantangan yang harus diselesaikan agar proyek dapat segera berjalan.
