- Kemendikdasmen memberikan tambahan dana Rp500 miliar untuk revitalisasi sekolah di Sulawesi Tenggara pada tahun 2026 mendatang.
- Alokasi anggaran tersebut bertujuan mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan dan pemerataan kualitas sekolah di seluruh pelosok daerah.
- Pemerintah daerah diminta aktif melakukan pengawasan serta perencanaan matang agar dana pusat tersalurkan secara tepat sasaran.
SuaraSulsel.id - Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapatkan tambahan alokasi anggaran Program Revitalisasi Sekolah Rp500 miliar pada 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dan pemerataan kualitas pendidikan.
Wakil Gubernur (Wagub) Sultra Hugua di Kendari, mengatakan tambahan alokasi dana dari total anggaran nasional Rp9 triliun itu, bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, setelah daerah setempat dikunjungi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq, belum lama ini.
"Tahun lalu Sultra memperoleh anggaran revitalisasi sekolah kurang lebih Rp300 miliar. Tahun ini meningkat menjadi sekitar Rp500 miliar. Ini merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah," katanya, Senin 20 Juli 2026.
Dia menjelaskan Program Revitalisasi Sekolah salah satu program strategis nasional sektor pendidikan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto di samping Program Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga:Sekolah Tertimbun Lumpur Tambang, DPRD Desak Investigasi: Ada Kelalaian Serius
"Salah satunya kunjungan Wamendikdasmen ke wilayah Sultra beberapa hari yang lalu bertujuan untuk memastikan berbagai program prioritas nasional benar-benar menjangkau daerah hingga ke pelosok," ujarnya.
Ia menegaskan tambahan anggaran tersebut harus diiringi dengan kesiapan pemerintah daerah dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan program secara tepat sasaran.
"Manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat," katanya.
Hugua mengakui kemampuan fiskal daerah yang terbatas membuat pembangunan sektor pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan butuh keaktifan dalam menggaet dukungan dana pusat.
"Kita tidak bisa hanya menunggu. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, seluruh perangkat daerah harus memiliki semangat jemput bola. kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus aktif membangun komunikasi dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga agar semakin banyak dana dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dibawa ke Sultra," katanya.
Baca Juga:Bejat! Kakek Ini Diduga Cabuli 32 Anak SD Manggala, Pelaku Sempat Dibebaskan Polisi
Ia mengharapkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah mampu mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan, meningkatkan kualitas layanan belajar, serta menciptakan sumber daya manusia Sultra yang unggul dan berdaya saing.
