- Ibrahim dan ribuan anak di Sulawesi Selatan putus sekolah pada Mei 2025 akibat tekanan faktor ekonomi keluarga.
- Tercatat 83.935 anak di Sulawesi Selatan tidak bersekolah dengan jumlah tertinggi berada di wilayah Kota Makassar.
- Pemerintah daerah berupaya menekan angka putus sekolah melalui program sekolah lapang, homeschooling, dan kolaborasi dengan UNICEF Indonesia.
"Anak terpaksa bekerja untuk membantu orang tua," ujarnya.
Selain ekonomi, faktor geografis juga menjadi tantangan. Terutama di daerah terpencil dan kepulauan.
Jarak sekolah yang jauh dan minimnya transportasi membuat akses pendidikan tidak merata.
Di sisi lain, faktor individu turut berperan. Sebagian anak memilih berhenti karena tidak betah di sekolah, kurang minat, atau kesulitan mengikuti pelajaran.
Baca Juga:Rayakan May Day, Wali Kota Makassar Ajak Ribuan Buruh Fun Walk di Karebosi
Upaya Pemerintah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalin kerja sama dengan UNICEF Indonesia untuk menangani persoalan anak tidak sekolah.
Melalui kolaborasi lintas sektor antara Dinas Pendidikan, Bappelitbangda, dan pemerintah kabupaten/kota, disusun rencana aksi daerah sebagai tindak lanjut strategi nasional penanganan anak tidak sekolah.
"Sulsel merupakan provinsi yang pertama mengembangkan rencana aksi untuk menindaklanjuti strategi nasional penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui koordinasi dan kolaborasi antara Dinas Pendidikan Provinsi, Tim Bappelitbangda dan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota," kata Mustaqim.
Program ini bertujuan memastikan setiap anak usia sekolah mendapatkan hak pendidikan, sekaligus memberikan penanganan yang lebih komprehensif.
Baca Juga:Ribuan Ahli Saraf Kumpul di Makassar, Apa Kabar Masa Depan Kesehatan Otak Indonesia?
Pemerintah juga membentuk tim gugus di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk memperkuat pendataan melalui Dashboard Verval ATS yang dikelola Pusdatin.
"Anak dikembalikan ke jalur pendidikan formal atau diberikan layanan sesuai kondisi mereka," kata Mustaqim.
Sekolah Lapang Hingga Homeschooling
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyebut Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum evaluasi bagi dunia pendidikan.
Pemerintah kini mencoba pendekatan yang lebih fleksibel melalui program sekolah lapang—model pembelajaran berbasis praktik yang disesuaikan dengan latar belakang anak.
Misalnya, bagi anak dari keluarga nelayan, disiapkan sekolah lapang perikanan. Sementara di sektor lain, seperti pertanian, pendekatan serupa juga diterapkan.
