Aset Rp14,1 Triliun di Sulsel Tak Bertuan, KPK: Awas Jadi Celah Korupsi

SuaraSulsel.id - Puluhan ribu aset milik pemerintah daerah di Sulawesi Selatan ternyata belum memiliki kepastian hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 27.969 bidang tanah milik pemerintah di 24 kabupaten/kota belum tersertifikasi, dengan total nilai mencapai Rp14,1 triliun.

Temuan itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang mempertemukan seluruh kepala daerah dan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) se-Sulsel di Kantor Gubernur, Makassar, Rabu, 29 April 2026.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto menyebut persoalan ini bukan sekadar administrasi, tetapi berpotensi membuka celah kerugian negara.

Baca Juga:9 Hari Disandera Perompak Somalia, Kapten Kapal Honour 25 Asal Gowa Sebut Logistik Menipis

"Kalau tanah tidak dikuasai dan tidak dimanfaatkan pemerintah, bisa diambil pihak lain. Itu berpotensi menjadi masalah hukum, bahkan korupsi," ujarnya.

Berdasarkan data KPK, total luas aset yang belum bersertifikat mencapai sekitar 59 juta meter persegi.

Meski demikian, pemerintah daerah baru menargetkan pensertifikatan 972 bidang atau sekitar 1,9 juta meter persegi pada 2026, angka yang dinilai masih jauh dari kebutuhan.

Edi menegaskan, rendahnya pengelolaan aset menjadi persoalan serius di tengah perubahan skema transfer keuangan daerah yang semakin ketat.

Padahal, jika aset tersebut memiliki kepastian hukum dan dimanfaatkan secara optimal, bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.

Baca Juga:HUT Luwu Utara: Andi Sudirman Hadiahkan Jalan, Rute Pesawat, hingga Irigasi Miliar Rupiah

"Transfer (dari pusat) ke daerah berubah drastis. Kalau aset ini dimaksimalkan, bisa mengurangi beban keuangan daerah," katanya.

Celah Korupsi dan Hilangnya Pendapatan

KPK memandang persoalan aset tidak bersertifikat sebagai pintu masuk berbagai risiko. Mulai dari konflik lahan hingga praktik korupsi.

Salah satu yang disoroti adalah potensi hilangnya pendapatan daerah akibat aset yang tidak dikelola.

Menurut Edi, ada tiga fokus utama dalam pendampingan KPK di sektor pertanahan, yakni peningkatan layanan publik, pengamanan barang milik daerah, dan optimalisasi pendapatan.

"Pendapatan yang tidak masuk atau sengaja tidak dicatat, itu korupsi. Tanah yang tidak dikuasai pemerintah lalu dimanfaatkan pihak lain juga bisa jadi masalah," ujarnya.

Karena itu, KPK bersama Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah mendorong percepatan sertifikasi aset. Selain untuk mengamankan kepemilikan, langkah ini juga membuka peluang pemanfaatan ekonomi, seperti disewakan atau dijadikan objek retribusi.

"Kalau sudah bersertifikat, aset itu aman secara hukum, fisik, dan administrasi. Setelah itu baru bisa dimanfaatkan untuk menambah pendapatan daerah," kata Edi.

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng menambahkan pihaknya telah menyiapkan sembilan program pencegahan korupsi di sektor pertanahan.

Program tersebut mencakup integrasi layanan di mal pelayanan publik, percepatan pendaftaran tanah untuk aset pemerintah, BUMD dan ulayat, hingga sensus pertanahan berbasis geospasial.

Selain itu integrasi KP2B/LP2B dalam RTRW, percepatan RTDR terintegrasi kedalam sistem OSS, pengembangan dan pemanfaatan ZNT, optimalisasi peran GTRA dalam isu pertanahan dan tata ruang daerah serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.

"Kami menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu pilot project kolaborasi antara ATR/BPN, KPK, dan pemerintah daerah," ujarnya.

Gubernur Dorong Daerah Lebih Agresif

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengakui masih banyak persoalan yang menghambat pensertifikatan aset, mulai dari konflik dengan pihak ketiga hingga kelengkapan dokumen yang belum memadai.

Ia menyebut sekitar 27 ribu bidang aset yang belum tersertifikat itu tersebar dengan berbagai kondisi, termasuk tanah dengan status sengketa maupun yang belum memiliki dokumen lengkap akibat peralihan kewenangan antarinstansi.

"Ini yang kita bahas bersama supaya ada tindak lanjut dan rencana aksi dari semua pihak," katanya.

Menurut Andi Sudirman, percepatan sertifikasi tidak hanya soal legalitas, tetapi juga berkaitan langsung dengan potensi pendapatan daerah.

Ia memperkirakan hingga 70 persen potensi pendapatan bisa bersumber dari aset jika dikelola dengan baik.

"Kalau sudah jelas kepemilikannya, itu bisa menjadi objek pendapatan daerah, terutama di kawasan strategis," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam memberikan rekomendasi terkait kepemilikan dan pemanfaatan aset, termasuk untuk lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak lagi produktif.

Namun demikian, ia menekankan bahwa kunci percepatan ada pada pemerintah daerah. Tanpa sikap proaktif, proses sertifikasi akan berjalan lambat.

"Harus ada agresivitas dari daerah. Kalau tidak, BPN juga sulit bergerak karena data dan dokumen ada di daerah," tegasnya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing