- Pemerintah Kota Makassar membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi listrik di TPA Tamangapa seluas tujuh hektare pada April 2026.
- Proyek ini mengintegrasikan pasokan sampah dari Gowa dan Maros guna mencapai target seribu ton sampah setiap hari.
- Fasilitas senilai Rp3 triliun ini diproyeksikan menghasilkan listrik sebesar 20 hingga 25 megawatt dengan sistem teknologi ramah lingkungan.
SuaraSulsel.id - Pemerintah Kota Makassar tengah menyiapkan langkah besar dalam pengelolaan sampah dengan merancang pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste-to-energy.
Proyek ini akan dibangun di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang dengan memanfaatkan timbunan sampah sebagai sumber energi.
Di atas lahan seluas sekitar 7 hektare yang telah disiapkan, fasilitas ini diharapkan menjadi solusi atas persoalan sampah yang kian mendesak sekaligus menjawab kebutuhan energi alternatif di kota ini.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan TPA Tamangapa dipilih karena masih memiliki potensi bahan baku yang cukup besar.
Baca Juga:TPA Tamangapa Bakal Berubah Total: Makassar Beralih ke Sistem Sanitary Landfill, Ini Targetnya!
Sekitar 20 hingga 25 persen sampah yang ada dinilai masih dapat dimanfaatkan untuk proses pengolahan menjadi energi.
"Di TPA Tamangapa masih ada sampah yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku. Ini yang akan kita optimalkan," ujarnya usai menghadiri penandatanganan kerja sama pembangunan fasilitas tersebut bersama Menteri Lingkungan Hidup di rumah jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu, 4 April 2026.
Namun, kata Munafri, produksi sampah di Makassar yang saat ini berkisar 800 ton per hari dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional pembangkit.
Karena itu, pemerintah kota menggandeng daerah sekitar untuk memasok tambahan sampah.
Setiap hari, sekitar 200 ton sampah akan masuk ke Makassar. Masing-masing 150 ton dari Kabupaten Gowa dan 50 ton dari Kabupaten Maros.
Baca Juga:Gaji Rp6 Juta Sebulan, Profesi Juru Parkir Jadi Penyelamat Ekonomi Warga Makassar
Skema ini menjadi bagian dari sistem aglomerasi pengelolaan sampah lintas wilayah.
Dengan tambahan tersebut, total pasokan sampah ditargetkan mendekati 1.000 ton per hari. Angka ini yang dianggap ideal untuk mengoperasikan pembangkit listrik berbasis sampah.
"Kalau sudah mencapai 1.000 ton, potensi listrik yang bisa dihasilkan sekitar 20 sampai 25 megawatt, tergantung kualitas sampahnya," jelas Munafri.
Ia menjelaskan, tidak semua jenis sampah dapat diolah menjadi energi. Sampah dengan nilai kalor tinggi, seperti plastik, menjadi komponen utama dalam proses pembakaran.
Karena itu, sistem pemilahan atau separator akan diterapkan untuk memisahkan sampah organik, plastik, logam, dan kaca.
Selain itu, kualitas sampah juga harus dijaga. Sampah yang digunakan diupayakan dalam kondisi fresh agar proses pembakaran berjalan optimal.
"Ini konsepnya seperti insinerator besar. Sampah dibakar, menghasilkan panas, lalu dikonversi menjadi energi listrik," katanya.
Munafri juga memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi pencemaran.
Menurutnya, teknologi yang digunakan telah memenuhi standar lingkungan dan dirancang untuk meminimalkan emisi.
Nantinya, energi listrik yang dihasilkan tidak hanya digunakan di sekitar lokasi, melainkan akan disalurkan melalui jaringan utama PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik di berbagai wilayah.
Proyek ini diperkirakan menelan investasi hingga Rp3 triliun.
Pendanaannya akan melibatkan pihak swasta sebagai pemenang tender, serta dukungan dari Danantara yang akan mensubsidi biaya listrik sekitar 20 sen dolar AS per kWh.
Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang bertujuan mempercepat pembangunan fasilitas waste-to-energy, sekaligus menghindari negosiasi harga yang berlarut-larut.
Pemerintah melalui PLN juga akan menanggung biaya tipping fee agar tidak membebani keuangan daerah.
Seiring dengan rencana tersebut, Pemkot Makassar juga mulai berbenah dalam sistem pengelolaan sampah di TPA.
Praktik open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka secara bertahap akan ditinggalkan dan beralih ke sistem sanitary landfill.
"Sekarang kita sudah petakan blok-blok yang akan ditutup setiap hari dengan tanah untuk mengurangi pencemaran," ujar Munafri.
Sementara, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi merupakan langkah cepat untuk mengatasi persoalan timbunan sampah yang terus meningkat.
Ia menyebut, tiga wilayah di Sulsel, yakni Makassar, Maros, dan Gowa menghasilkan 1.000 ton lebih sampah per hari.
Tanpa penanganan yang terintegrasi, jumlah tersebut akan terus menjadi beban lingkungan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa solusi tidak boleh hanya berfokus pada hilir.
Pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu, termasuk pemilahan sampah rumah tangga dan pengolahan sampah organik sejak awal.
"Waste-to-energy memang solusi cepat, tapi bukan satu-satunya. Hulu juga harus diperkuat," ujarnya.
Pemerintah pusat sendiri telah menetapkan target penghentian praktik open dumping di seluruh Indonesia pada 2026.
Saat ini, sekitar 66 persen TPA di tanah air masih menggunakan metode tersebut, termasuk di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.
Kondisi ini dinilai mendesak untuk segera dibenahi mengingat usia rata-rata TPA di Indonesia telah mencapai 17 tahun dan diperkirakan hanya memiliki sisa masa pakai sekitar tiga tahun ke depan.
"Kalau tidak ditangani serius dampaknya bisa sangat besar, bahkan berisiko menimbulkan korban jiwa seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah," ujarnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
