- Pemerintah menyatakan ketersediaan pangan strategis di Sulsel aman jelang Ramadan dan HBKN, hanya bawang putih yang bergantung pasokan luar.
- Satgas Pangan dibentuk untuk mengawasi harga dan keamanan pangan; pelanggaran HET atau keamanan bisa dikenai sanksi pidana lima tahun.
- Perum Bulog Sulselbar menjamin stok beras, minyak, dan jagung mencukupi hingga Idulfitri bahkan akhir tahun, meniadakan alasan kenaikan harga.
SuaraSulsel.id - Pemerintah memastikan ketersediaan dan harga pangan di Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam kondisi aman dan terkendali menjelang bulan suci Ramadan serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Seluruh komoditas pangan strategis dipastikan tersedia cukup, sehingga tidak ada alasan bagi pedagang untuk menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).
Jika ditemukan melanggar, pedagang atau distributor terancam sanksi pidana hingga lima tahun penjara.
Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Brigjen Pol Hermawan menegaskan secara umum kondisi pangan di Sulsel berada dalam situasi aman. Baik dari sisi ketersediaan maupun keamanan konsumsi.
Baca Juga:Cara Nikita Willy Kenalkan Puasa Tanpa Paksa ke Anak
"Perlu saya informasikan bahwa di Sulsel itu pangan secara keseluruhan aman untuk persiapan puasa dan hari besar keagamaan nasional seperti Imlek. Di sini betul-betul aman," kata Hermawan saat menghadiri rapat koordinasi Satgas Pangan di Makassar, Selasa, 10 Februari 2026.
Ia menjelaskan, Sulsel merupakan salah satu daerah lumbung pangan nasional.
Hampir seluruh komoditas pangan utama diproduksi di wilayah ini. Hanya bawang putih yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, dengan sekitar 95 persen berasal dari luar Sulsel.
Dengan kondisi produksi yang mencukupi, bahkan surplus untuk beberapa komoditas, Hermawan menegaskan tidak ada alasan bagi pedagang menjual bahan pangan di atas HET. Apalagi, untuk komoditas seperti ayam, daging, dan telur, produksi di Sulsel justru mengalami kelebihan pasokan.
"Kalau produksi surplus berarti harga di produsen murah. Kalau sampai harga di hilir tinggi, berarti itu permainan pedagang. Itu yang akan segera ditindaklanjuti oleh Satgas," tegasnya.
Baca Juga:Rukyatul Hilal Awal Ramadan 1447 H Digelar di Kampus Unismuh Makassar
Pemerintah, kata Hermawan, tidak akan mentolerir praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Penimbunan pangan dengan tujuan menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga menjadi salah satu fokus pengawasan.
Pelaku yang dengan sengaja menimbun barang untuk kepentingan spekulasi akan diproses secara pidana.
"Kalau mereka sengaja menimbun dengan harapan nanti harga naik karena terjadi kelangkaan, itu akan ditindaklanjuti dengan pidana," ujarnya.
Tak hanya soal harga, pemerintah juga menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran keamanan pangan.
Hermawan menyebut berbagai bentuk penyalahgunaan bahan pangan, seperti mengemas ulang barang kedaluwarsa, penggunaan formalin, pestisida berlebihan, hingga bahan kimia berbahaya seperti karbit untuk mempercepat pematangan buah, merupakan tindak pidana.
"Misalnya di bulan puasa permintaan tinggi, biasanya ada oknum yang pakai formalin supaya barang awet. Kalau itu terbukti, langsung pidana. Begitu juga kalau pakai pestisida berlebihan atau bahan kimia lain. Kalau hasil laboratorium terbukti, itu pidana," katanya.
Menurut Harmawan, keamanan pangan tidak bisa ditawar. Pemerintah tidak ingin masyarakat jatuh sakit akibat mengonsumsi pangan yang tidak aman.
"Kalau bicara keamanan pangan itu zero tolerance. Sama sekali harus nol masalah keamanan pangan," ujarnya.
Untuk memastikan harga dan keamanan pangan tetap terjaga, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pelanggaran Harga dan Keamanan Pangan yang mengawasi 14 komoditas strategis.
Satgas ini bekerja lintas kementerian dan lembaga, melakukan pengawasan mulai dari produsen hingga pasar tradisional dan modern.
Cara kerja satgas dilakukan melalui pemantauan harian terhadap stok dan harga. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administrasi seperti pencabutan izin usaha hingga penghentian kegiatan dapat langsung diterapkan. Namun, apabila terindikasi adanya unsur pidana, proses hukum akan dijalankan.
"HET yang terlalu tinggi itu menjadi pintu masuk untuk menyelidiki apakah ada pelanggaran pidana di dalamnya," kata Hermawan.
Bahkan, sejumlah produsen akan diminta membuat surat pernyataan kepada para pedagangnya, guna memastikan barang dijual sesuai HET di tingkat konsumen.
Pemerintah juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat. Jika menemukan pelanggaran, warga dapat melapor ke nomor Satgas di 0853-8545-0833.
Sementara itu, Perum Bulog Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) turut memastikan ketersediaan stok pangan utama aman hingga Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah.
Manajer Pengadaan Bulog Kanwil Sulselbar, Rahmatullah mengatakan stok beras, jagung, dan minyak goreng dalam kondisi cukup dan tersebar di seluruh wilayah.
"Untuk Ramadan dan Lebaran, stok beras, minyak, dan jagung cukup. Jadi tidak ada kekhawatiran dan insyaallah tidak akan ada kenaikan harga," kata Rahmatullah.
Saat ini, Bulog Kanwil Sulselbar menguasai stok beras sekitar 570 ribu ton dan jagung sebanyak 9 ribu ton yang tersebar di 11 kantor cabang di 24 kabupaten/kota Sulsel.
Stok beras tersebut dipastikan aman hingga akhir tahun.
"Kalau stok beras itu sampai akhir tahun aman. Untuk komoditas lain, sampai tiga bulan ke depan tidak ada masalah," ujarnya.
Selain itu, Bulog juga mencatat stok minyak goreng di Sulsel mencapai 335 ribu liter, gula pasir 718 ton, dan terigu 12,6 ton per 9 Februari 2026.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
