- Komite II DPD RI menyoroti risiko lingkungan dan sosial kegiatan pra penambangan PT Masmindo di Luwu, Sulawesi Selatan.
- Penguatan mitigasi risiko dan pengawasan ketat perlu dilakukan sejak awal karena lokasi tambang berada di kawasan rawan bencana.
- Pentingnya memprioritaskan manfaat bagi masyarakat lokal melalui penyerapan tenaga kerja serta penyelesaian konflik sosial perlu diperhatikan.
Selain isu lingkungan, Komite II DPD RI juga menyoroti potensi konflik sosial, khususnya terkait pembebasan lahan dan ketenagakerjaan.
Waris menilai persoalan tenaga kerja lokal dan kecemburuan sosial perlu menjadi perhatian serius semua pihak.
Kebijakan yang menjamin transparansi, keadilan, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal harus benar-benar diterapkan.
Tanpa itu, keberadaan tambang justru berisiko memperlebar jarak antara perusahaan dan masyarakat sekitar.
Baca Juga:Pertemuan Buntu, Mahasiswa Luwu Ancam Kembali Blokade Trans Sulawesi
Komite II DPD RI juga mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang berpotensi menghambat keberlanjutan proyek.
Koordinasi tersebut dinilai penting, terutama dalam persoalan tata ruang, pembebasan lahan, dan pengelolaan dampak sosial.
Sejalan dengan itu, Asisten I Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Ishak Iskandar menegaskan bahwa investasi memang memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah dan nasional.
Namun, ia menekankan bahwa investasi di sektor pertambangan harus dijalankan dengan prinsip good mining practice.
"Kita ingin tambang yang beroperasi itu mendukung lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Semua masalah lahan, dampak lingkungan, dampak sosial, sampai pascaoperasi harus dijaga betul," kata Ishak.
Baca Juga:Luwu Raya Siap Jadi Provinsi? Sekda Sulsel Telpon Dirjen Otonomi Daerah
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam aktivitas pertambangan. Menurutnya, masyarakat sekitar tambang harus menjadi pihak pertama yang merasakan manfaat kehadiran investasi.
"Yang utama juga kita dorong agar mereka memakai tenaga kerja lokal. Jangan sampai masyarakat sekitar tidak mendapatkan manfaat sama sekali," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Legal and Corporate Services PT Masmindo Dwi Area, Erlangga Gaffar menyampaikan, sejak 2020 hingga 2025, realisasi investasi perusahaan telah memberikan kontribusi penerimaan negara sebesar Rp437 miliar.
Selain itu, Masmindo juga mengalokasikan Rp29 miliar untuk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
Erlangga menambahkan, perusahaan telah melakukan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan, serta kegiatan penanaman pohon sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan dan sosial.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang berpotensi menghambat progres proyek.
