- Persoalan modal selama ini menjadi batu sandungan utama
- Kementerian PANRB, akan menempatkan tenaga PPPK untuk membantu operasional koperasi
- 1.000 koperasi yang akan mendapatkan pencairan dana tahap pertama merupakan koperasi yang pengajuan pinjamannya sudah disetujui oleh Himbara
Ada 1.000 koperasi yang akan mendapatkan pencairan dana tahap pertama merupakan koperasi yang pengajuan pinjamannya sudah disetujui oleh Himbara.
Sementara sisanya, sebanyak 20.000-23.000 koperasi yang menjadi target awal penyaluran, masih dalam proses verifikasi dan penilaian dari masing-masing bank.
Program ini akan terus dipercepat hingga akhir tahun, dengan sasaran 80 ribu koperasi bisa mengakses modal.
Menurut Zabani, persoalan anggaran sebetulnya sudah selesai. Kementerian Keuangan telah merilis dana khusus yang siap disalurkan melalui bank Himbara.
Baca Juga:Gubernur Sulsel Andi Sudirman Lepas Calon Praja IPDN Angkatan XXXVI
Tantangannya kini adalah kesiapan koperasi dalam menata rencana bisnis mereka.
"Dana sudah tersedia, tinggal menyiapkan proposal. Ini yang harus segera dikejar. Kami berharap dalam satu-dua minggu ke depan, seluruh dinas provinsi dan kabupaten bisa melakukan sosialisasi serta pendampingan kepada koperasi di wilayah masing-masing," jelasnya.
Selain modal dan SDM, transparansi juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk itu, semua koperasi diwajibkan menggunakan sistem digital terintegrasi bernama SIM Kopdes (Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa).
Melalui platform ini, setiap koperasi harus memiliki akun resmi. Proposal bisnis yang diajukan pun wajib dimasukkan ke dalam sistem.
Langkah ini diyakini bisa mencegah penyalahgunaan sekaligus mempermudah monitoring.
Baca Juga:Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Sulsel Resmi Ditangani Kejaksaan
"SIM Kopdes menjadi pintu masuk utama koperasi. Di situ nanti semua data tercatat, termasuk proposal bisnis dan akses pembiayaan," kata Zabani.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
