Menurut Appi, anggaran itu lebih baik dialihkan untuk pengelolaan sampah langsung di masyarakat.
Ia juga meragukan kapasitas sampah Makassar (1.000–1.300 ton/hari) yang 50%-nya adalah sampah organik, cukup untuk menghasilkan listrik 20-25 MW.
"Apakah kapasitas sampah itu cukup? Kalau tidak, apakah harus mengambil sampah dari daerah lain? Ini yang harus dikaji serius," tegasnya.
3. Status Lahan
Baca Juga:Hadiah Beasiswa dan Liburan ke Bali untuk Paskibraka Makassar
Kejelasan legalitas lahan menjadi syarat mutlak. Pertanyaan mendasar, apakah tanah yang disiapkan sudah bebas dari persoalan hukum?
"Kalau masih bersengketa, tentu tidak bisa dibangun di atasnya," tambah Munafri.
Alternatif dan Langkah ke Depan
Sebagai solusi, Pemkot Makassar tengah mendorong pengelolaan sampah berbasis wilayah yang dimulai dari sumbernya.
Uji coba insinerator ramah lingkungan di tingkat kelurahan dan kecamatan sudah mulai berjalan.
Baca Juga:8 Rumah Terbakar di Makassar
"Kalau kita mampu kelola sampah organik, jumlah sampah yang tersisa tidak akan cukup lagi untuk PLTSA," ujarnya.
Dalam waktu dekat, sebelum 26 Agustus, Munafri dijadwalkan akan membawa tiga isu utama ini—lingkungan, legalitas administrasi, dan pemilihan lokasi—ke rapat koordinasi nasional di Jakarta.
Ia menutup pertemuan dengan pesan tegas bahwa investasi harus membawa kebaikan bagi semua pihak.
"Saya hadir bukan untuk marah kepada investor, tapi saya ingin investasi yang menyenangkan semua orang. Kalau investasi justru merugikan masyarakat, lebih baik tidak ada investasi sama sekali," pungkasnya.
