SuaraSulsel.id - Kementerian Kesehatan RI mencatat Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai perguruan tinggi dengan jumlah kasus perundungan tertinggi di lingkungan Fakultas Kedokteran (FK).
Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin pada Rabu, 30 April 2025 lalu.
Dalam laporan Menteri Kesehatan, ada 8 kasus perundungan yang terjadi di Fakultas Kedokteran Unhas. Data yang sama dengan yang terjadi di Universitas Andalas dan Universitas Syah Kuala.
Perundungan yang terjadi mulai dari verbal, intimidasi, hingga kekerasan psikis terhadap mahasiswa.
Baca Juga:Viral! RS Unhas Dituding Tolak Pasien Gawat Darurat, Ini Penjelasan Pihak Rumah Sakit
Dua rumah sakit pendidikan yang menjadi rujukan utama mahasiswa kedokteran Unhas, yakni RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo dan RS Unhas juga masuk dalam daftar 10 besar rumah sakit dengan laporan perundungan terbanyak. Terhadap peserta pendidikan dokter spesialis (PPDS).
Di rumah sakit Wahidin ada 15 kasus, sementara di RS Unhas ada 1 kasus.
Budi mengungkap, sejak jalur pengaduan dibuka pada Juni 2023, sebanyak 2.668 laporan masuk ke Kemenkes.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 632 laporan telah diverifikasi sebagai kasus perundungan yang benar-benar terjadi hingga 25 April 2025.
Budi Gunadi mengatakan, laporan tersebut telah ditangani oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes melalui proses investigasi mendalam.
Baca Juga:Kapan UTBK 2025 Unhas? Ini Jadwal dan Kesiapan Terbaru dari Panitia
Dari total laporan, 370 kasus terjadi di rumah sakit milik Kemenkes, 157 kasus di rumah sakit lain, dan 72 kasus di fakultas kedokteran.
Budi menjelaskan, pola perundungan paling umum terjadi dalam kelompok komunikasi antara peserta pendidikan dokter spesialis (PPDS) yang dikenal sebagai grup jarkom.
Grup ini biasanya terdiri dari senior dan junior, dan banyak ditemukan penggunaan bahasa yang sangat kasar.
"Kalau memang kita lihat, bahasanya super-super kasar. Dan ini terjadi hampir di seluruh sentra pendidikan. Ini yang pertama (perundungan) secara verbal," sebut Budi.
Tak hanya verbal, Kemenkes juga menemukan bukti adanya kekerasan fisik dan pemaksaan aktivitas dalam beberapa kasus.
Bahkan, terdapat dugaan pemerasan dengan nilai hingga miliaran rupiah di luar biaya pendidikan resmi.
"Misal, disuruh ngunyah cabai, push up, minum telur mentah dan dishare ke (grup) Jarkom. Jadi begitu Inspektorat Jenderal kita masuk, semua terkuak," beber Budi.
Budi menambahkan, salah satu alasan mahalnya biaya pendidikan spesialis dokter karena adanya kejadian seperti itu.
Ada banyak sekali pengeluaran tidak resmi yang dibebankan kepada mahasiswa.
"Ada permintaan-permintaan pribadi, mulai dari yang sopan sampai sangat tidak sopan. Termasuk permintaan hotel, tiket, dan lain-lain," bebernya.
Budi menegaskan, Kemenkes berkomitmen menindaklanjuti temuan ini dan mendorong reformasi dalam pendidikan dokter spesialis serta sistem pelaporan yang lebih aman dan efektif.
Jalur pelaporan akan terus dibuka dan setiap temuan akan ditindak secara tegas.
Akan tetapi, perundungan yang terjadi lingkungan pendidikan kedokteran tampaknya merupakan fenomena gunung es.
Jumlah kasus yang terlapor diyakini hanya sebagian kecil dari kenyataan yang terjadi di lapangan.
Data di atas pun menjadi sorotan serius terhadap iklim kekerasan psikologis di institusi pendidikan kedokteran.
Di Fakultas Kedokteran Unhas, misalnya, laporan-laporan yang masuk ke Kemenkes menggambarkan pola kekerasan yang berulang.
Tanggapan Unhas
Namun, hingga kini, Dekan Fakultas Kedokteran Unhas melalui Kepala Bagian Humas Unhas, Ishaq Rahman, mengaku pihaknya belum menerima rincian data terkait temuan tersebut.
Ishaq menyebut, data yang disampaikan Kementerian Kesehatan masih perlu didalami lebih lanjut agar bisa menjadi bahan evaluasi yang konstruktif.
"Unhas belum menerima detail data temuan tersebut. Kami juga menunggu, karena informasi yang disampaikan masih perlu didalami," ujarnya, Senin, 5 Mei 2025.
"Kami menghormati dan menghargai data Kemenkes, namun tetap berharap ada ruang untuk mendiskusikannya demi perbaikan ke depan," lanjutnya.
Ia menambahkan, Fakultas Kedokteran Unhas membawahi tiga program studi. Yakni Ilmu Kedokteran, Kedokteran Hewan, dan Psikologi.
Pihak universitas sampai saat ini belum mengetahui secara pasti program studi mana yang menjadi fokus dalam temuan Kemenkes tersebut.
"Perlu kami sampaikan bahwa di Fakultas Kedokteran Unhas itu meliputi Prodi Ilmu Kedokteran, Prodi Kedokteran Hewan, dan Prodi Psikologi. Kita tidak tahu data Kemenkes itu untuk prodi yang mana, sebab hanya disebut Fakultas Kedokteran Unhas," jelasnya.
Meski demikian, Unhas menegaskan akan menindaklanjuti laporan Kemenkes dengan serius.
Kata Ishaq, pihaknya juga telah memiliki sistem dan mekanisme untuk menangani kekerasan dan perundungan di lingkungan kampus.
Di tingkat universitas, misalnya, telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Kekerasan. Sementara di tingkat fakultas tersedia unit khusus yang secara aktif menerima laporan dari mahasiswa.
"Unit ini sangat aktif dan responsif. Kami memberi ruang seluasnya kepada mahasiswa untuk melapor jika memperoleh tindakan kekerasan," ucapnya.
Mahasiswa juga tidak perlu khawatir jika akan melaporkan dosen atau seniornya. Ishaq menegaskan, Unhas memberlakukan mekanisme whistleblower, dimana identitas pelapor akan dilindungi, tidak diungkapkan.
Pihak universitas berharap dapat memperoleh data yang lebih spesifik dari Kemenkes agar bisa menindaklanjuti kasus ini secara objektif agar tercipta lingkungan akademik yang lebih aman dan inklusif bagi seluruh sivitas akademika.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
