SuaraSulsel.id - Pemerintah Sulawesi Selatan menganggarkan Rp50 miliar untuk penanganan stunting di Sulawesi Selatan pada tahun 2025.
Anggaran itu sebagian akan disalurkan sebesar Rp1 juta untuk tiap anak yang terdeteksi tengkes atau kerdil.
Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sulawesi Selatan, Ishaq Iskandar mengatakan, program tersebut akan berjalan mulai bulan Mei.
Pemprov Sulsel sudah menganggarkan Rp50 miliar untuk menekan stunting sesuai instruksi dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
Baca Juga:Tanah Negara 52 Hektare Digugat, Pemprov Sulsel Tolak Putusan Pengadilan Tinggi Makassar
"Kita sementara tunggu petunjuk teknis. Jadi mereka discreening dulu (apakah anak ini stunting atau tidak). Pokoknya Rp1 juta, satu anak," kata Ishaq, Senin, 21 April 2025.
Saat ini, jumlah anak yang dideteksi stunting mencapai 23,3 persen. Angka ini berkurang dari tahun 2024 sebesar 27,4 persen.
Walau mengalami penurunan yang signifikan, menurut Ishaq, Sulsel masih masuk dalam 10 daerah tinggi angka stunting di Indonesia. Paling tinggi ada di kabupaten Tana Toraja, Pangkep dan Maros.
Ishaq mengaku penanganan stunting atau tengkes masih menjadi prioritas pemerintahan Andi Sudirman Sulaiman - Fatmawati Rusdi. Pemprov berinisiatif untuk menurunkan pravelansi hingga 20 persen pada tahun 2026.
"Pak Gubernur minta kita beri dana stimulan atau reward bagi keluarga yang discreening stunting. Supaya dia lebih semangat urus dan perhatikan lagi gizi makanan anaknya. Kalau berhasil, kita tambah lagi Rp500 ribu, tapi itu untuk 3 anak saja (dalam satu keluarga)," sebutnya.
Baca Juga:Borong Dagangan Warga, Gubernur Sulsel Sentuh Hati Pedagang Kecil di Pemandian Air Panas Pincara
Menurutnya, angka stunting yang masih tinggi dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya status gizi kronis pada anak dan ibu hamil.
Penanda stunting adalah ukuran tinggi dan berat badan anak tidak sesuai dengan usianya. Ada ukuran ideal yang menjadi patokan di setiap rentang umur tertentu.
Anak yang stunting berisiko mengalami gangguan kecerdasan, produktivitas rendah, hingga meningkatnya risiko penyakit degeneratif saat dewasa.
Hal tersebut juga dijabarkan dalam dialog interaktif gizi dan pencegahan stunting yang diselenggarakan oleh UNICEF dan Jenewa Madani Indonesia, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta didukung oleh Tanoto Foundation.
Kepala Bappelitbangda Sulsel, Setiawan Aswad menambahkan, ada sekitar 13.800 anak stunting yang jadi sasaran penyaluran dana stimulan tersebut.
Ia menekankan perlunya penguatan tata kelola lintas sektor dalam menangani masalah ini secara menyeluruh. Tidak hanya dari pemerintah daerah saja.
"Tantangan kita bukan hanya pada level teknis, tapi bagaimana mengintegrasikan program secara konvergen di semua lini. Ini mencakup dari pengambilan kebijakan hingga ke tingkat layanan kesehatan dan keluarga," sebut Setiawan.
![Sejumlah anak di kota Makassar, Sulawesi Selatan, mendapatkan pemberian makanan tambahan (PMT) di Posyandu sebagai pencegahan stunting [SuaraSulsel.id/Lorensia Clara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/04/21/87238-pemberantasan-stunting.jpg)
Mengapa Masih Ada Anak yang Stunting?
Menurut Ahli gizi di Sulawesi Selatan, Dokter Djunaidi M. Dachlan, salah satu penyebab utama stunting karena adanya kekurangan asupan gizi yang memadai saat ibu hamil.
Kemudian, saat anak berusia 0-24 bulan, nutrisi yang diberikan tidak cukup, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.
Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Misal, kemiskinan, kurangnya akses ke layanan kesehatan, sanitasi, dan pendidikan ibu yang rendah.
Kata Djunaidi, intervensi menurunkan stunting tidak cukup hanya dengan memberikan makanan bergizi.
Tapi juga perlunya pendekatan yang terpadu antara intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta pendampingan yang berkelanjutan kepada keluarga-keluarga yang berisiko tinggi.
"Sering kali kita pikir cukup memberi makanan tambahan atau bantuan pangan. Padahal tanpa edukasi dan pendampingan, hasilnya tidak akan optimal. Anak-anak tetap berisiko mengalami stunting," ujarnya.
Ia menambahkan, perubahan perilaku harus dimulai dari tingkat keluarga. Orang tua perlu tahu cara memberikan ASI eksklusif, memilih makanan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan.
Media massa berperan untuk itu. Bagaimana agar berita, kampanye sosial, dan penyebaran informasi yang akurat, bisa sampai ke masyarakat.
Direktur Jenewa Institute, Surahman Said, menambahkan bahwa capaian angka stunting secara nasional masih jauh dari target 14 persen.
Berdasarkan survei terakhir, angka nasional berada di angka 21,5 persen. Sementara Sulawesi Selatan tercatat lebih tinggi lagi, yakni 27,4 persen.
Nutrition Officer UNICEF, Nike Frans, juga menyoroti bahwa Indonesia menghadapi "triple burden of malnutrition" atau tiga beban gizi, yaitu kekurangan gizi, kelebihan berat badan, dan kekurangan zat gizi mikro.
Stunting adalah salah satu bentuk kekurangan gizi kronis yang paling mengkhawatirkan.
"Stunting tidak hanya soal tinggi badan anak yang pendek. Ini mencerminkan kurangnya asupan nutrisi dalam jangka waktu lama, infeksi yang berulang, serta kurangnya stimulasi psikososial pada anak, khususnya pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)," kata Nike.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing