Kepala Dinas Cipta Karya Pemprov Sulsel Darmawan Bintang mengatakan, ada empat item proyek dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terpaksa ditunda. Namun ia tak merinci proyek apa saja yang terpaksa batal dikerjakan karena dampak efisiensi.
"Soal irigasi. Semua hal-hal yang berkaitan dengan DAK ditunda dulu," ujarnya.
Ia menegaskan hal tersebut dipastikan akan mempengaruhi sektor pertanian. Kondisi ironi ini mesti dihadapi walau salah satu target pemerintah adalah swasembada pangan.
Akan tetapi, kata Darmawan, Pemprov Sulsel tidak bisa berbuat banyak karena anggaran DAK untuk irigasi merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Baca Juga:Garuda Astacita Nusantara Segera Hadir di Sulawesi Selatan
"Pasti akan berpengaruh terkait penyediaan air. Jadi kita berharap ada revisi target program yang akan dikerjakan," sebutnya.
Sementara, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Fadjry Djufry mengaku dana infrastruktur tahun 2025 di Sulsel hampir nol.
Anggaran hasil penyesuaian akan difokuskan untuk membiayai program Astacita Presiden Prabowo seperti pengentasan kemiskinan, stunting, makan bergizi gratis, kesehatan dan pendidikan.
"Dana untuk infrastruktur memang nol, mungkin ada sedikitlah, tapi dana untuk pendidikan dan kesehatan tidak ada masalah. Bupati dan wali kota terpilih nanti yang akan melakukan penyesuaian mana yang jadi prioritas," ucapnya.
Selain anggaran infrastruktur, dana operasional pegawai seperti perjalanan dinas di Pemprov Sulsel juga sudah dipangkas 50 persen.
Baca Juga:Prabowo Ganti Pj Gubernur Sulsel, Zudan Arif Jadi Kepala BKN
Akibatnya, pada pelantikan Gubernur terpilih 20 Februari 2025 mendatang, Fadjry menegaskan tidak ada kepala dinas yang diundang.
"Tidak ada yang diundang, cuma Gubernurnya saja untuk menghadiri. Saya sudah instruksikan kalau gunakan APBD tidak usah pergi. Kecuali, kalau ada saudaranya yang akan dilantik dan pakai biaya sendiri, silahkan aja," sebutnya.
Tak Ada WFH
Fadjry menegaskan Pemprov Sulsel belum memikirkan untuk menerapkan Work From Home (WFH) seperti yang dilakukan Kementerian. Ia mengaku postur APBD Pemprov Sulsel masih memadai untuk membiayai kebutuhan operasional kantor.
"Kalau lihat postur anggaran kita masih memadai, agak berbeda kalau di Jakarta dengan di daerah. Kalau di sana kan banyak pertimbangan, kalau di daerah masih ok ok aja. Jadi saat ini belum (WFH)," jelasnya.
Fadjry meminta agar pegawai tetap berkantor seperti hari biasa. Pelayanan juga tidak boleh kendor walau ada pengurangan anggaran.
