Sementara, Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin Profesor Sukri Tamma mengungkapkan, janji yang disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk pembangunan Stadion Sudiang ialah kebijakan insitusi, bukan personal. Sehingga, siapa pun presiden yang baru seharusnya menjalankan kebijakan tersebut.
Di satu sisi, pemerintahan saat ini tentu harus mengevaluasi kebijakan yang ada sebelumnya, termasuk pembangunan Stadion Sudiang. Analisa masalah prioritas, pembiayaan, dan manfaatnya harus dihitung lagi.
"Kalau memang itu serius dan harus ditindaklanjuti, mestinya tanpa di-sounding pun sudah masuk dalam bagian rencana pembangunan. Maka, harus ditunaikan oleh presiden berikutnya," kata Sukri.
Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini menilai jika pemerintahan saat ini punya kebijakan lain sehingga belum dapat membangun Stadion Sudiang, Pemerintah tetap wajib menyampaikannya kepada masyarakat Sulsel terkait alasan dan kepastian pembangunannya.
Baca Juga:Azizah Tolak Menyantap Makanan Bergizi Pemberian Wapres Gibran Rakabuming
"Ada kebijakan strategis berbeda dari presiden sekarang. Saya kira sekali lagi, apakah waktu itu janjinya serius. Kalau kemudian ada pertimbangan lain mestinya harus disampaikan, karena ada kebijakan ini dan itu, maka belum dilaksanakan," tegasnya.
Prof Sukri membeberkan, bahwa momentum ini bisa dijadikan Pemprov Sulsel sebagai wadah menagih janji pemerintah pusat. Prof Zudan harus menagih komitmen pemerintah pusat membangun Stadion Sudiang.
"Kalau memang sudah dijanjikan tapi ada alasan penguatnya, mestinya disampaikan kalau pun tidak sekarang, ya kapan, dan bagaimana kedepannya, supaya itu tidak menggantung," tuturnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Baca Juga:Pemprov Sulsel Akan Tagih Janji Jokowi Bangun Stadion Sudiang ke Gibran Rakabuming
