Siswa SMAN 11 Makassar Demo, Tuntut Dugaan Pungli Pembuatan Ijazah Diusut Tuntas

Aksi tersebut buntut dari dugaan pungutan liar atau pungli pembuatan ijazah yang dibebankan ke orang tua siswa

Muhammad Yunus
Senin, 15 Juli 2024 | 12:30 WIB
Siswa SMAN 11 Makassar Demo, Tuntut Dugaan Pungli Pembuatan Ijazah Diusut Tuntas
Siswa SMAN 11 Makassar menggelar unjuk rasa di sekolahnya, Senin, 15 Juli 2024 [SuaraSulsel.id/Istimewa]

Biaya itu pun bukan tanpa dasar. Sebab digunakan untuk jasa penulisan nama di sampul ijazah.

"Jadi kita mau membuktikan apakah kategori pungli. Terus kita mau mendapatkan siapa yang menginisiasi, kapan diberikan perintah dan siapa-siapa yang hadir, supaya tahu bagaimana perintahnya. Jangan sampai orang salah interpretasi," terangnya.

Masrul menambahkan laporan hasil pemeriksaan akan diekspose kepada Dinas Pendidikan dan Gubernur untuk menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pemeriksaan tersebut.

Rekomendasi sanksi pun akan beragam, bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Baca Juga:Pengusaha Skincare di Kota Makassar Sumbang Rp1 Miliar untuk Beli Masjid yang Viral

"Kita mau lihat apakah ini fenomena gunung es atau hanya terjadi di situ (SMAN 11 Makassar). Kalau di situ siapa yang bertanggung jawab. Pasti Disdik bertanggung jawab terkait pembinaan karena di bawah kewenangannya," tegasnya.

Kepala SMA Negeri 11 Makassar, Nuraliyah membenarkan ada biaya pembuatan ijazah di sekolahnya. Namun nilainya Rp35 ribu, bukan Rp50 ribu.

Ia menjelaskan biaya tersebut meliputi jasa penulisan ijazah, fotokopi ijazah, dan map ijazah. Sebab, ijazah itu ditulis oleh ahlinya agar hasilnya bagus.

Namun, pengambilan ijazah di SMA Negeri 11 ditangani oleh staf administrasi. Sejak ia menjabat, biaya ijazah memang sudah ada.

"Ini sudah tiap tahun dijalani dan sudah dari beberapa kepala sekolah sebelumnya, saya hanya mengikuti," kata Nuraliyah.

Baca Juga:Masjid Dijual di Kota Makassar, Netizen Buka Rekening Donasi Rp100 Ribu

"Selama ini ijazah memang ditulis tangan dan bukan diketik melalui komputer untuk menghindari kesalahan penulisan ijazah. Kertas penulisan ijazah itu ribet pengurusannya, blangkonya harus mengambil dari keterangan kepolisian. Kemudian (jika salah ketik) kita bawa lagi ke Dinas Pendidikan bahwa ada kesalahan penulisan," lanjutnya.

Ia mengaku, bahwa wali kelas hingga orang tua siswa sebenarnya tahu terkait pembayaran ini. Bahkan selama ini tidak pernah ada orang tua siswa yang protes.

"Dana yang masuk itu diapakan, saya tidak pernah menangani itu. Langsung ke penulisnya dan itu ada perhitungannya," ujarnya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini