"Semuanya diperiksa yang terkait atau mengetahui terkait informasi itu diperiksa memberikan keterangan. Tetapi orang yang terkait langsung itu di BAP. Karena pernyataannya di pemeriksaan itu sangat berhubungan dengan hasil," ungkap Masrul.
Dalam pemeriksaan tersebut, pihaknya mencari tahu apakah aktivitas dugaan pungli itu atas perintah Kepala Sekolah atau tidak.
Apalagi, peristiwa ini sudah menjadi atensi masyarakat. Sehingga, semua hasil pemeriksaan akan diterbitkan rekomendasi sanksi atau kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Disdik Sulsel.
Masrul sendiri tidak menepis bahwa tidak hanya di SMAN 11, pembayaran terkait pengambilan ijazah juga terdapat di sekolah lain. Namun, kebijakan itu diambil berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dengan para orang tua siswa.
Baca Juga:Pengusaha Skincare di Kota Makassar Sumbang Rp1 Miliar untuk Beli Masjid yang Viral
Di beberapa sekolah bahkan biayanya lebih tinggi, dan ada yang lebih rendah. Tergantung kesepakatan dan tidak atas dasar keputusan sepihak.
Biaya itu pun bukan tanpa dasar. Sebab digunakan untuk jasa penulisan nama di sampul ijazah.
"Jadi kita mau membuktikan apakah kategori pungli. Terus kita mau mendapatkan siapa yang menginisiasi, kapan diberikan perintah dan siapa-siapa yang hadir, supaya tahu bagaimana perintahnya. Jangan sampai orang salah interpretasi," terangnya.
Masrul menambahkan laporan hasil pemeriksaan akan diekspose kepada Dinas Pendidikan dan Gubernur untuk menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pemeriksaan tersebut.
Rekomendasi sanksi pun akan beragam, bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Baca Juga:Masjid Dijual di Kota Makassar, Netizen Buka Rekening Donasi Rp100 Ribu
"Kita mau lihat apakah ini fenomena gunung es atau hanya terjadi di situ (SMAN 11 Makassar). Kalau di situ siapa yang bertanggung jawab. Pasti Disdik bertanggung jawab terkait pembinaan karena di bawah kewenangannya," tegasnya.
