SuaraSulsel.id - Kota Makassar akan menghadapi pemilihan Kepala Daerah pada bulan November 2024. Sejumlah figur mulai menyatakan diri siap maju.
Namun tentunya tidak hanya bermodalkan semangat dan tekad saja. Untuk menjadi pemimpin 1,4 juta warga di kota ini, ternyata harus merogoh kocek yang dalam.
Walau luas wilayah Kota Makassar hanyalah 175,8 km2, tapi biaya politik di Pilkada Makassar dinilai salah satu yang tertinggi di Indonesia.
Seorang calon kandidat meski punya beking pemodal atau setidaknya mengantongi uang minimal Rp10 miliar.
Baca Juga:Muhammadiyah Tolak W Super Club Milik Hotman Paris di Kota Makassar
Pengamat politik Arief Wicaksono mengatakan penyebab besarnya biaya politik pada umumnya terjadi karena calon kepala daerah "belanja" kursi Parpol agar bisa dicalonkan.
Selain itu, praktik politik untuk "membeli" suara pemilih juga masih marak terjadi.
"Belanja partai itu dihitung per kursi. Pilwali Makassar saja butuh minimal 10 kursi, jadi modal yang dikeluarkan harus berapa. Jika 1 kursi saja misal satu miliar, maka yang mesti disiapkan minimal Rp10 miliar," kata Arief.
Akademisi Universitas Bosowa itu menjelaskan perhelatan Pilkada yang digelar secara serentak tahun ini akan membutuhkan finansial yang besar.
Pemodal akan berpikir keras bagaimana membiayai Pilgub dan Pilwali/Pilbup di 24 kabupaten/ kota.
Baca Juga:Adiknya Diusung Jadi Calon Gubernur Sulsel, Menteri Pertanian: Biarlah Takdir Berputar Pada Orbitnya
"Pilkada tahun ini memang peredaran uang akan lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Belum tentu ada pemodal yang sekuat Pilkada kemarin karena ini baru pertama kali dilakukan serentak," ucapnya.
Pada kondisi ini, kata Arief, pemodal harus punya strategi efektif dan efisien. Mereka harus mengupayakan bagaimana bisa berinvestasi sekaligus untuk membekingi kandidat di Pilgub dan pemilihan calon kepala daerah di kabupaten/kota.
Menurut Arief, politik transaksional seperti ini sudah lazim terjadi. Jika figur yang dibantu menang, maka pemodal bisa mengambil keuntungan kelak.
"Tapi mau tidak mau di kondisi sekarang ini seorang kandidat harus menyiapkan biaya pribadi," sebutnya.
Hal tersebut juga dibenarkan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.
Danny Pomanto, sapaannya, sudah empat kali maju di Pilwali Makassar. Di setiap perhelatan, ia mengatakan mesti menyiapkan anggaran puluhan miliar.
"Itu sebenarnya menyesakkan hati. Saksi saja sudah berapa. Dan ya memang pasti ada costnya, bukan berarti cost politik itu bagi-bagi uang," ujarnya.
Kata Danny, politik di Makassar sangat dinamis sekali. Jika banyak pendatang baru, maka cost yang disiapkan juga mesti besar.
"Tapi tidak sampai ratusan miliar. Mahal itu. Itu sudah level gubernur kalau ratusan. Ya (puluhan)," ucapnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
