Anas menambahkan rekrutmen ASN dimaksudkan sebagai upaya untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau yang biasa disebut tenaga honorer.
Diketahui, jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta dan saat ini dalam proses diaudit BPKP bersama BKN.
“Pemerintah secara konsisten memberikan afirmasi, menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer, termasuk kepada eks THK-II karena mereka telah mengabdi. Maka rekrutmen ASN 2023 sebanyak 80 persen di antaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN, dan 20 persen untuk pelamar umum,” pungkasnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan rekrutmen calon ASN harus diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga non-ASN yang memenuhi syarat, penyederhanaan birokrasi, dan kebutuhan ASN.
Baca Juga:Menuju Indonesia Maju, Menko Airlangga Sebut Perlunya Inovasi dalam Perekrutan ASN
“Dengan memperhatikan kemampuan membayar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ucap Airlangga.
Calon ASN yang direkrut, sambung dia, tentu bisa mengisi posisi kunci sebagai "future leaders" yang nanti menjalankan birokrasi berkelas dunia dalam rangka visi Indonesia Maju 2045.
Sebelumnya, Kemenpan RB telah menetapkan sebanyak 1.030.751 kebutuhan ASN nasional tahun 2023. Namun terdapat sejumlah instansi yang tidak mengusulkan formasi, termasuk terdapat beberapa pemda yang tidak mengoptimalkan usulan formasi.
