KSP : Tahun 2023 Ekonomi Indonesia Tidak Gelap

Perekonomian Indonesia masih berada di level yang relatif baik

Muhammad Yunus
Minggu, 16 Oktober 2022 | 16:55 WIB
KSP : Tahun 2023 Ekonomi Indonesia Tidak Gelap
Pemandangan Kota Jakarta di waktu petang [Suara.com/Istimewa]

SuaraSulsel.id - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden atau KSP Edy Priyono mengatakan, perekonomian Indonesia masih berada di level yang relatif baik.

Edy menyampaikan ini merujuk pada hasil laporan Dana Moneter Internasional atau Internasional Monetary Fund (IMF) terkait World Economic Outlook untuk 2022 dan 2023.

Sebagai informasi, IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan sebesar 5,3 persen pada 2022, dan turun menjadi 5,0 persen pada 2023.

Angka ini masih lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN secara keseluruhan, yang diproyeksikan berada di angka 4,9 persen pada 2023.

Baca Juga:Kejari Jakbar Sita Puluhan Mobil Mewah dan 36 Aset Tanah dalam Kasus Investasi Bodong KSP Indosurya

IMF juga mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 juga diproyeksikan lebih baik dibandingkan beberapa Negara G20. Yaitu, Amerika Serikat dengan pertumbuhan sebesar 1,6 persen, Jerman 1,5 persen, Jepang 1,7 persen, UK 3,6 persen, Brazil 2,8 persen, dan Meksiko 2,1 persen.

"Mencermati laporan IMF, perekonomian Indonesia masih berada di level yang relatif baik. Bahkan IMF menyebut Indonesia akan menjadi titik terang saat perekonomian global gelap," kata Edy, di Jakarta, Sabtu (15/10).

Meski Indonesia meraih pertumbuhan ekonomi tinggi dengan kondisi stabilitas politik dan fundamental ekonomi yang kuat, Edy menegaskan, pemerintah dan otoritas terkait tidak terlena dan terus bersinergi untuk menerapkan berbagai kebijakan yang dapat menjaga perekonomian dari dampak risiko global.

Ia menjelaskan, dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah telah menyalurkan bantuan berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, dan pemanfaatan 2 persen Dana Transfer Umum. Selain itu, pemerintah juga meneruskan dukungan bantuan sosial yang sudah ada. Seperti program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai yang didukung konvergensi program bantuan sosial, serta pembenahan data penerima bantuan sosial.

"Kebijakan ini untuk menanggulangi dampak inflasi di Indonesia," terang Edy.

Baca Juga:Kasus Investasi Bodong KSP Indosurya, Kejari Jakbar Sita Puluhan Mobil Mewah dan 36 Aset Tanah di Jabodetabek

Sementara dari sisi moneter, tambah dia, Bank Indonesia melakukan peningkatan suku bunga acuan dan beragam instrumen pengendalian nilai tukar rupiah.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini