SuaraSulsel.id - Partai Gerindra enggan mengurusi wacana reshuffle kabinet Jokowi yang tengah mencuat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani di Makassar mengatakan partainya tak ingin mencampuri urusan reshuffle kabinet. Menurutnya, itu adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Itu kan hak preogratif Presiden. Dalam sistem pemerintahan presidential, presiden bisa mengganti para pembantunya kapan saja," ujar Ahmad saat menghadiri acara Maulid Nabi Partai Gerindra di Upperhils, Kota Makassar.
Diketahui, isu reshuffle kabinet Presiden RI Joko Widodo kembali berhembus usai Partai NasDem mengumumkan Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Langkah tersebut membuat kader partai besutan Surya Palo itu hengkang dari jajaran kabinet.
Ahmad Muzani mengatakan partai Gerindra tak mau ambil pusing dengan isu reshuffle kabinet. Meski, partainya sudah bulat mendorong ketua umum Prabowo Subianto sebagai capres.
Kata Muzani, Gerindra menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Walaupun saat ini ada dua kader Gerindra yang menjadi menteri yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
"Kepada siapa saja presiden mempergulirkan, terserah presiden. Partai Gerindra menyerahkan semuanya kepada Bapak Presiden. Karena presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan pembantunya," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi kode akan melakukan reshuffle Kabinet Maju. Wacana itu disampaikan langsung oleh Jokowi saat meninjau Stasiun Kereta Api Cepat Tegalluar, Cileunyi, Kabupaten Bandung.
Kendati demikian, Jokowi menegaskan reshuffle itu masih rencana. Masalah waktu belum ditetapkan.
"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi.
