SuaraSulsel.id - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan, terdapat lima kabupaten. Memiliki desa dengan kategori kemiskinan ekstrem di Sulawesi Selatan.
Daerah ini kondisinya tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia. Seperti makanan, air bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.
"Saya tidak perlu menyebutkan kabupatennya. Karena saya rasa bupatinya paham dan peduli terkait itu," kata Andi Sudirman pada pertemuan High Level Meeting TPID Provinsi Sulsel, di Makassar, Selasa 11 Oktober 2022.
Ia mengungkapkan, di Kawasan Ajatappareng memiliki satu desa dengan kemiskinan ekstrem. Di Wilayah Luwu Raya juga terdapat dua desa, di Bosowasi dua desa, lalu di Wilayah Selatan Sulsel juga terdapat desa dengan kemiskinan ekstrem.
Baca Juga:Siswa SMKN Karangjambu Sekolah di Kios Desa, Pemerintah Gercep Cari Lahan untuk Bangun Gedung
Tahun depan, Pemprov Sulsel akan memberikan bantuan keuangan ke sejumlah daerah. Wilayah tersebut nantinya dapat menggunakan dana bantuan tersebut untuk mendorong desa yang mengalami kemiskinan ekstrem agar jauh lebih produktif.
"Kami sudah mendata, tahun depan kami akan memberikan bantuan keuangan," katanya.
Kepada Bupati maupun Wali Kota, Andi Sudirman meminta masukan terkait apa saja yang mereka butuhkan untuk nantinya diberikan Pemprov Sulsel.
"Ini kita akan masukkan wilayah ekstrem ini ke bantuan. Intervensi langsung saya minta tolong, para bupati untuk mengindikasi apa yang kami bantukan," ujarnya.
Inflasi
Baca Juga:Kang Dedi Siap Berjuang, Warga Menangis Rumah Ambruk Akibat Proyek Terowongan Kereta Cepat
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memimpin High Level Meeting Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri Forkopimda Sulsel, bupati dan wali kota, Bank Indonesia, Bulog, dan BPS di Hotel Claro, Kota Makassar, Selasa, 11 Oktober 2022.
Pertemuan ini membahas tiga poin. Pengendalian inflasi di daerah, tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Hal ini sesuai dengan tindak lanjut dari penekanan pada arahan dari Presiden RI, Bapak Jokowi,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
“Kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, Provinsi, kabupaten/kota untuk penanganan inflasi ini, ini sangat penting sekali,” tambahnya.
Ia menjelaskan, adapun upaya yang dilakukan Pemprov Sulsel untuk program pengendalian inflasi baik jangka pendek dan panjang pada hulu, antara, hilir dan konsumen.
Seperti gerakan tanam panen cepat. Serta pengawasan berupa monitoring BBM bersubsidi tepat sasaran dan mengaktifkan Satgas pangan.
“Bahwa kerjasama antar daerah (KAD) merupakan kunci dari penangananan inflasi. Paling penting dari semua intervensi anggaran APBD untuk menyentuh sektor terdampak yang telah diamanatkan,” sebut Andi Sudirman.
Sedangkan untuk tindakan aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, Pemprov mendorong pengunaan Produk Dalam Negeri untuk PBJ dalam belanja APBD. Pembentukan TIM P3DN Provinsi Sulsel.
Melakukan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri ke OPD lingkup Pemprov Sulsel dan mendorong daya saing produk IKM dengan melakukan standarisasi industri.
“Kalau kita produk dalam negeri kita sudah punya e-katalog dan UMKM juga sudah masuk, sudah lama kita sejak diinstruksikan P3DN maka sudah mulai,” jelasnya.
Untuk pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diantaranya, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Penurunan jumlah kantong kemiskinan, dan peningkatan pendapatan masyarakat seperti peningkatan produktivitas petani dengan program mandiri benih yang memanfaatkan bibit yang diproduksi oleh petani lokal dengan sistem padat karya.
