"Ada 500 lebih Pemda yang diaudit BPK tiap tahun. Tahun ini ada dua Pemda (yang terlibat korupsi). Kecil sih, sebetulnya," ujar Alexander.
Bagaimana dengan daerah lain?
"Kita gak tau. Kami sih, berharap itu ga ada. Di BPK pengawasannya juga sudah sangat ketat. Ini pun sebetulnya hanya perkara pengembangan dari Nurdin Abdullah," ungkapnya.
Alexander mengimbau agar Pemda bisa melaporkan segala bentuk tindak pidana korupsi ke KPK. Salah satunya jika ada auditor yang meminta uang.
Baca Juga:KPK Kembali Tahan Mantan Walikota Cimahi
Ia juga berharap Pemda tak lagi menyuap demi bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, tanpa WTP pun, Pemda tidak akan bangkrut.
"Jangan berjuang dengan berbagai cara untuk mendapatkan WTP. Ga usah takut kalau ga dapat WTP. Toh, kan bisa diperbaiki tahun depan. Tanpa opini WTP pun, Pemda tidak akan bangkrut. Ini hanya penilaian wajar terhadap anggaran," tegasnya.
Menurutnya, percuma meraih WTP jika hasil suap.
"Ini harus jadi perhatian auditor agar profesional memberikan penilaian. Jangan berani jual beli temuan. Kalau dari sisi auditornya ga benar, maka akan begini-begini aja terus. Kami berharap di BPK, belajar dari kasus ini. Jangan temuan ditutupi dengan suap," tegas Alex.
Seperti diketahui, sejumlah fakta baru muncul selama sidang kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Sulsel, pada tahun 2021 lalu.
Baca Juga:Jadi Tersangka Lagi, Ini Kasus yang Menjerat Ajay M Priatna
Terpidana Edy Rahmat sebelumnya membeberkan pernah menyetor uang ke oknum pegawai BPK Rp2,8 miliar atas nama Gilang. Uang itu dikumpul dari 11 pengusaha untuk menghilangkan hasil temuan pada pengerjaan proyek.
