Mestinya Pertamina melakukan pemeriksaan ke SPBU. Sebagai bentuk tanggungjawabnya. Bukan meminta masyarakat untuk melapor.
DPRD Kendari tidak ingin persoalan ini berlarut-larut dan masyarakat dirugikan.
DPRD Kendari, kata Rajab, akan melakukan langkah tegas dengan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN terkait persoalan yang terjadi. Sekaligus meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengganti pimpinan Pertamina wilayah Sulawesi Tenggara.
"Karena dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya di dalam melakukan pengawasan saya pikir tidak jalan. Jujur bahwa saya akan terus bersama masyarakat karena RDP di Kota Kendari terhadap kelangkaan BBM sudah sangat banyak bahkan saya pernah pimpin RDP-nya," kata Rajab, Rabu (3/8/2022).
Baca Juga:Kisruh Kasus LNG, MAKI Sebut Yang Bermasalah LNG Mozambique
Tangki Rakitan
Ketua Persot Ramlan Djen Usman saat berunjuk rasa di DPRD Kota Kendari mengatakan, aksi pengisian solar subsidi dengan tangki rakitan sudah berjalan sekira dua tahun. Namun belum juga ada tindakan.
Dalam aksinya itu mereka menyampaikan 12 tuntutan, di antaranya meminta penghentian penggunaan nomor antrean solar. Karena banyaknya permainan curang antara petugas SPBU dan penimbun solar subsidi.
"Kami menolak pemakaian solar subsidi untuk truk kontainer, kami juga meminta pembatasan pengisian solar untuk kendaraan tertentu," ungkap para sopir dalam tuntutannya.
Menurut Ramlan, jika tidak dibatasi, sangat rawan penyelewengan karena masih banyak mobil yang ikut antrean memiliki tangki modifikasi yang bisa memuat solar hingga satu ton.
Baca Juga:Pertamina: Pendaftar Penerima Subsidi BBM di Sumsel Sudah 1.000 Kendaraan
