SuaraSulsel.id - Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat menggelar Focus Group Discusion (FGD) kelembagaan dan kebijakan konsep dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
Wakil Bupati Majene Arismunandar mengatakan, kegiatan itu bertujuan menggali problematika sistem bagi hasil nelayan tangkap yang memiliki posisi tawar yang lemah, baik secara ekonomi maupun politik. Karena dihadapkan dengan struktur yang tidak kondusif.
"Kegiatan ini merupakan upaya kita dalam mencari solusi untuk kesejahteraan para nelayan di Kabupaten Majene," kata Arismunandar, Selasa 19 Juli 2022.
Kabupaten Majene sebagai daerah pesisir dengan berbagai sumber daya kelautan dan penduduknya yang sejak lama dikenal sebagai masyarakat yang berorientasi ke laut kata Arismunandar, berpotensi dan berpeluang mengembangkan diri sebagai daerah maritim yang maju.
Baca Juga:Dua Pria NTT Terapung di Lautan Selama 9 Hari Tanpa Bekal Ditemukan Nelayan Lombok
Hanya saja menurut Wabub, untuk menghadirkan kesejahteraan para nelayan di Majene, membutuhkan inovasi pengembangan di sektor kelautan, salah satunya kelembagaan dan konsep kebijakan mengenai sistem bagi hasil antara nelayan tangkap (sawi) dengan pemilik perahu (juragan).
Ia berharap peran serta semua stakeholder atau para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan mengoptimalkan seluruh potensi SDA dan SDM serta bersama sama pemerintah dalam implementasi kegiatan pembangunan daerah.
"Kita perlu selalu bersinergi dan berkoordinasi, baik dengan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga lembaga terkait, agar ada solusi tepat khususnya sistem bagi hasil antara nelayan tangkap dengan pemilik perahu," ujar Arismunandar.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian Pengembangan Kabupaten Majene tersebut juga berkerja sama dengan Center of Economic Social Research Makassar, dengan dihadiri Asisten II Setda Majene, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala DLHK dan Kadis Kominfo Majene. (Antara)
Baca Juga:Menkop UKM Ajak Nelayan Bentuk Koperasi
