"Jangan sampai kekayaan negara hilang diambil oknum tidak bertanggung jawab. Danau Tondano adalah kekayaan negara yang harus dijaga jangan sampai didapati kerugian negara di dalamnya," kata Wahyudi.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2021, Danau Tondano merupakan satu dari 15 danau prioritas yang harus diselamatkan karena memiliki nilai sosial-ekonomi besar dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Selain itu, upaya penyelamatan Danau Tondano juga sejalan dengan fungsi koordinasi dan supervisi dalam UU KPK, yang berfokus melakukan kegiatan penyelamatan kerugian keuangan atau kekayaan negara.
Dalam konteks tersebut, KPK melakukan upaya pencegahan korupsi yang berpotensi dikuasai atau dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas danau tersebut.
Saat ini, luas Danau Tondano tercatat 4.719 hektare dengan panjang 11,05 kilometer dan luas keliling 37,77 kilometer. Danau Tondano merupakan sumber pembangkit listrik tenaga air, sumber perikanan, sumber air minum, dan irigasi bagi masyarakat di Kabupaten Minahasa.
Kepala Balai Besar Wisata Sungai Sulawesi I Komang Sudana mengapresiasi KPK karena turut membantu menyelesaikan persoalan di Danau Tondano.
Selain melakukan pendampingan, KPK juga aktif melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian PUPR, Pemkab Minahasa Utara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Komang mengatakan saat ini tim di lapangan sudah bergerak untuk melakukan upaya revitalisasi Danau Tondano, seperti membuat tanggul sepanjang 24 kilometer dan segera menetapkan surat keputusan (SK) sepadan Danau Tondano.
"Sudah ada progres yang lebih jauh untuk melakukan tahapan pengamanan Danau Tondano," ujar Komang. (Antara)
