SuaraSulsel.id - Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, Lenis Kogoya menjelaskan, musyawarah akan berlangsung di Lapangan Pendidikan Wamena.
Mengutip KabarPapua.co -- jaringan Suara.com, Lenis meminta masyarakat agar menghentikan aktivitas atau tidak berlalu lalang di sepanjang kawasan berlangsungnya musyawarah adat di Wamena.
“1 Juni itu kami usulkan kendaraan-kendaraan, toko-toko, kios tutup dulu kalau itu diizinkan dari pihak keamanan dan pemerintah daerah, tetapi kalau mau tetap jalankan gak papa,” ucap Lenis Kogoya, Senin 30 Mei 2022.
Dalam musyawarah tersebut, Lenis menyatakan LMA Papua siap menyelenggarakan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2022.
Baca Juga:Gandeng Musisi Lokal, Erwin Gutawa Siap Gelar Konser di Jayapura
“Visi misi kami adalah bagaimana Papua harus damai, deklarasi ini kata kuncinya Papua Damai. Musyawarah lembaga adat akan membahas masalah yang terjadi di Papua,” terang Lenis.
Menurut Lenis, masalah di Papua harus dibawa ke rumah adat dan tidak boleh dibahas di luar atau di jalanan. Hanya saja, LMA Papua melihat ada masalah menyusul gugatan Majelis Rakyat Papua (MR) kepada negara di Mahkamah Konstitusi.
“Kami melihat MRP yang gugat negara di MK, artinya masyarakat punya anggapan itu jadi masalah, sehingga harus bahas kembali di rumah adat. LMA merasa ini jadi masalah, untuk itu bahas kembali di rumah adat, untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah sesuai prosedur atau tidak,” kata Lenis.
Selain soal gugatan MRP di MK, LMA Papua juga melihat adanya masalah pemekaran yang banyak mendapat penolakan. Bahkan aksi unjuk rasa beberapa kali terjadi di Wamena hingga membuat masyarakat merasa tidak aman.
“Kenapa di Jayapura sekali demo saja tetapi di Wamena terus menerus, apakah pemerintah diizinkan terus atau pihak keamanan yang izinkan? Di sini kita harus melihat persoalan ini,” ujarnya.
Baca Juga:Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Papua Akan Dikawal TNI Polri
Lenis menambahkan bahwa setelah musyawarah adat dan upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni, akan dilanjutkan deklarasi hasil keputusan musyawarah LMA di Lapangan Pendidikan.
“Momentum 1 Juni ini adalah surat edaran wajib upacara dan LMA lakukan secara adat, kalau ada masyarakat yang bawa panah dan tombak jangan berpikir untuk perang, tetapi atraksi perdamaian,” kata Lenis.
