“Pelayanan publik berbasis digital service harusnya berkaitan dengan program di level pemerintah lainnya, baik antar dinas di Kota Makassar maupun level pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Hal ini perlu dipastikan untuk menghindari over lapping,” tambahnya.
Ia berharap perkembangan ide ini tidak dipengaruhi oleh perubahan pemimpin.
“Harus terus dilanjutkan, tidak dapat dipungkiri bahwa pergantian pemimpin menjadi tantangan dalam sektor publik. Karena setiap pemimpin cenderung membawah visi pribadinya sendiri. Sehingga perlu dipastikan MakaVerse ini harus terus dilanjutkan dan tingkat keberlanjutannya terus dijaga,” tutur Biondi.
Andi Rahmat Hidayat mengatakan prinsip ideal Digital Government merupakan perbaikan dalam aspek tata kelola pemerintah dan pelayanan publik.
Baca Juga:Pemanfaatan Metaverse di Indonesia Adalah Keniscayaan
"Dalam pencarian saya di media nasional, saya belum mendapatkan apa alasan dan masalah apa yang akan dijawab oleh program MakaVerse ini oleh Wali Kota Makassar,” terang Dosen Administrasi Publik Unhas ini.
Dosen yang sedang mengambil Program Public Administration di Universitas Wegeningen Belanda ini mengatakan, kehadiran program MakaVerse jangan hanya karena slogan yang pertama di Sulawesi Selatan atau pertama di Indonesia.
Tetapi apakah program digitalisasi ini mampu menyelesaikan masalah yang selama ini dihadapi oleh masyarakat. Isu terkait pelayanan publik pada MakaVerse masih kurang jelas pembahasannya, banyak diangkat hanya terkait isu ekonomi.
“Tingkat penggunaan digital dalam hal ini media sosial di Kota Makassar cukup tinggi. Hal ini menjadi modal positif jika pemerintah berniat untuk melakukan pengelolaan Digital Government,” tutupnya.
Baca Juga:Soal Metaverse, Kominfo: Indonesia Tak Ketinggalan
