SuaraSulsel.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan rute serta frekuensi tol laut masih terbatas. Menjadi kendala distribusi dan moda transportasi hasil perikanan di wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).
"Rute dan frekuensi jadwal angkutan tol laut masih terbatas, terutama yang memiliki fasilitas plugging (alat colok listrik) pada lokasi sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) dan sentra produksi atau pengumpulan hasil perikanan lainnya di lokasi 3TP," kata Direktur Logistik Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Berny A. Subki dalam webinar dengan tema "Logistik di Wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP): Isu, Permasalahan dan Solusi Pemecahannya" di Yogyakarta, Rabu 23 Maret 2022.
Selain rute dan frekuensi jadwal angkutan, menurut dia, kendala lain terkait distribusi perikanan adalah mengenai infrastruktur sarana dan prasarana.
Berny mengatakan masih ada keterbatasan sarana prasarana dalam rantai dingin seperti air blast freezer, gudang penyimpanan beku, pabrik es, dan kendaraan berpendingin.
Baca Juga:KKP Proses Hukum Perusahaan Penambang Pasir Laut di Perairan Pulau Rupat
Selanjutnya, keterbatasan kontainer berpendingin (reefer container) untuk komoditas perikanan dan keterbatasan sarana dan prasarana di pelabuhan.
"Tantangan ketiga soal muatan. Sinergi lokasi pelabuhan perikanan dengan pelabuhan niaga masih menjadi persoalan," kata dia.
Tak hanya itu, ia mengakui keberlanjutan muatan hasil perikanan tertentu dan kurangnya sosialisasi program tol laut pada pelaku usaha perikanan juga menjadi persoalan yang perlu dibenahi.
Menurut dia, optimalisasi program tol laut di lokasi 3TP menjadi hal penting dalam mendukung distribusi hasil perikanan.
Sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan terkait program tol laut, menurut dia, perlu digencarkan dibarengi dengan pembentukan kawasan hub logistik hasil perikanan untuk konsolidasi muatan berdasarkan jenis dan tujuan distribusinya.
Baca Juga:Kapal Berbendera Malaysia Berawak Warga Indonesia Ditangkap, Pakai Alat Tangkap Terlarang
Selain itu fasilitasi sarana dan prasarana dengan revitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan di lokasi SKPT.
"Langkah tersebut perlu diupayakan untuk mendukung penanganan dan kecepatan bongkar muatan yang menjadi pusat konsolidasi perikanan. Didukung dengan penambahan fasilitas plugging pada kontainer di pelabuhan," kata dia.
Optimalisasi program tol laut di lokasi 3TP, menurut dia, juga perlu dengan dukungan armada pengangkut salah satunya dengan menyediakan atau menambahkan trayek dan jadwal kapal di lokasi SKPT dengan kapal yang dilengkapi plugging reefer container.
Tim Ahli Pustral UGM Kuncoro Harto Widodo menilai belum seimbangnya permintaan dan penawaran barang masih menjadi salah satu isu logistik nasional.
Selain itu, perdagangan barang wilayah Barat-Timur Indonesia dan antardaerah yang sudah berkembang dengan daerah 3TP yang belum seimbang.
Kuncoro mengatakan isu lainnya adalah belum optimalnya kinerja infrastruktur pendukung aktivitas logistik (konektivitas logistik) serta kolaborasi antarpelaku logistik yang belum berjalan secara efektif. "Hal itu berujung pada sistem logistik yang tidak efisien dan efektif," katanya. (Antara)
