SuaraSulsel.id - Seiring menurunnya level PPKM, pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen perlu dilakukan kembali. Dengan tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo mengatakan, PTM diperlukan untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian sekolah. Agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan jujur.
"Tidak semua guru dan terfasilitasi gadget dan internet dengan baik. Belum lagi soal teknologinya. Ini yang dikhawatirkan bisa membuat pelaksanaan ujian online tidak maksimal," kata Abraham, di gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu 16 Maret 2022.
Menurut Abraham, untuk menepis kekhawatiran munculnya lonjakan kasus COVID19 pada pelaksanaan PTM, kata Abraham, pemerintah daerah harus meningkatkan testing COVID19 dengan pendekatan penemuan kasus aktif atau active case finding (ACF).
Baca Juga:Turun PPKM Level 2, PTM Terbatas di Metro Sudah Dimulai
Hal ini, sebagai salah satu cara untuk menentukan apakah sekolah itu aman atau tidak. Sejauh ini, ujar dia, testing ACF di sekolah menurun.
"Ini menjadi PR bagi pemerintah," ucapnya.
Lebih lanjut Abraham menjelaskan cara kerja testing penemuan kasus aktif di sekolah, yakni dengan melakukan testing 10 persen dari populasi. Jika positivity dibawah 1 persen, jelas dia, maka tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Namun, jika positivity 1-5 persen. Satu kelas harus diisolasi.
"Nah, jika perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan di atas 5 persen, isolasi selama dua minggu," tambahnya.
Abraham juga menekankan pentingnya percepatan vaksin di sekolah. Agar siswa semakin terlindungi dari COVID-19, dan proses belajar mengajar bisa digelar secara tatap muka.
Baca Juga:Dinas Pendidikan Medan Luncurkan Sekolah Digital dan Inklusi Tahun Ini
Sementara terkait situasi pandemi COVID-19, Ia memastikan saat ini semakin terkendali. Hal itu, ditunjukkan dengan menurunnya level PPKM dan angka reproduction dari 1,09 menjadi 1,07.
Meski demikian, sambung Abraham, pemerintah tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam menentukan segala kebijakan terkait penanganan COVID19, terutama soal relaksasi.
"Angka kasus dan kematian di negara-negara Eropa yang lebih dulu melakukan relaksasi mulai meningkat. Beberapa kota di Tiongkok juga kembali lockdown. Fakta-fakta ini membuat pemerintah tetap hati-hati dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan," tegasnya.
