SuaraSulsel.id - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin bakal melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, Senin 31 Januari 2022.
Rencananya Maruf Amin akan melakukan Rapat Sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM dan serangkaian kegiatan lainnya.
Rapat tersebut akan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selain itu, rencananya Wapres RI didampingi Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman akan meninjau UKM yang dipamerkan di Lobby Kantor Gubernur Sulsel.
Adapun UKM yang ditampilkan berupa UKM Callodo dari Luwu Utara dengan produk permen coklat; UKM kerajinan atap konjo dari Bulukumba berupa produk peralatan rumah tangga dari daun lontar;
Baca Juga:Minyak Goreng Rp 14 Ribu Langka, Plt Gubernur Sulsel Kumpulkan Distributor
UKM pengrajin perak borong dari Makassar dengan produk kerajinan perak; UKM Sutera Sengkang dari Wajo dengan produk kain tenun sutera; dan UKM CV. Coconut Internasional Indonesia dengan produk Teh Nipah, sanrego herbal, briket, dan gula tala.
Di Sulsel, UMKM pada Tahun 2021 sebanyak 1.565.134 unit usaha, meningkat sebesar 24 persen dari Tahun 2020 yaitu sebanyak 1.262.952 unit usaha.
Pemprov Sulsel terus berupaya dalam program pemberdayaan UMKM.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Abdul Malik menyampaikan, Plt Gubernur Sulsel selalu berupaya memajukan UMKM.
"Peningkatan kualitas produk melalui konsultasi kemasan produk bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi produk, pendidikan, dan pelatihan untuk peningkatan SDM bagi UMKM,” jelasnya.
Baca Juga:Pemprov Sulsel Himbau Masyarakat Jangan Panik, Stok Minyak Goreng Cukup Untuk 6 Bulan
Diharapkan dengan kedatangan Wapres Ri, mampu memberikan dorongan untuk peningkatan dan pengembangan UMKM di Sulsel.
Pemprov Sulsel telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Hadirnya untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan pada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
Serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha atau easy of doing business (EODB) di Sulsel.
Dalam menghadirkan Mal Pelayanan Publik ini dengan pendekatan sistem digital yang dapat memangkas biaya. Dengan memanfaatkan aset fisik yang sudah ada, hadirnya MPP ini dengan efisiensi anggaran dari perencanaan Rp40 Miliar menjadi Rp400 juta lebih.
MPP ini melayani 321 jenis perizinan dan non-perizinan dari 23 sektor OPD teknis.
