facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Polda Gorontalo Pecat 2 Anggota Polri di Awal Tahun 2022

Muhammad Yunus Selasa, 04 Januari 2022 | 13:01 WIB

Polda Gorontalo Pecat 2 Anggota Polri di Awal Tahun 2022
Ilustrasi: Upacara pemberhentian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri T.A.2021/2022 di Lapangan SPN Polda Gorontalo Senin, (13/12/2021) [Gopos.id]

Polda Gorontalo memecat dua anggota Polri yang terbukti tidak menjalankan tugas

SuaraSulsel.id - Polda Gorontalo memecat dua anggota Polri yang terbukti tidak menjalankan tugas tanpa alasan atau desersi. Dua personel tersebut adalah Brigadir SM dan Briptu RS.

Mengutip gopos.id -- jaringan Suara.com, Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono mengungkapkan, Brigadir SM berdasarkan surat keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : KEP/ 319/ XII/2021 dan Nomor : KEP/ 320/ XII/2021 tanggal 27, terbukti melanggar Pasal 7 Huruf (e) Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri atau pasal 14 ayat (1) huruf a jo Pasal 13 ayat (1) PPRI Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri.

Sementara Briptu RS terbukti melanggar pasal 11 Huruf (c) Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri jo pasal 13 ayat (1) PPRI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri.

“Keputusan sidang komisi kode etik Profesi Polri keduanya telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan telah mendapatkan putusan sanksi berupa rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat),” ungkapnya, Senin 3 Januari 2022.

Baca Juga: Mantan Kapolda Sulsel: Sudah Benar Polri di Bawah Presiden

Wahyu menyampaikan, PTDH kepada dua anggota itu penting guna menjaga kepercayaan masyarakat dan merupakan komitmen Kapolda dalam menegakkan aturan serta perwujudan dari transparansi berkeadilan. Selain itu juga komitmen dalam menerapkan Reward dan Punisment secara seimbang.

“Kedua anggota yang dipecat itu telah meninggalkan tanggung jawab dinas lebih dari 30 hari berturut-turut tanpa izin dan dengan pemecatan itu, kedua anggota itu tidak lagi memiliki wewenang sebagai petugas negara,” tandas Wahyu.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait