SuaraSulsel.id - Perwujudan Destinasi Wisata Super Premium di Labuan Bajo, Pulau Komodo dan berbagai daerah lainnya di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih mengalami beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (Dirut BPOLBF) Shana Fatina.
Menurutnya, isu konektivitas dari dan menuju Labuan Bajo masih menjadi permasalahan. Misalnya saja, harga tiket pesawat dari dan menuju Labuan Bajo masih sangat mahal.
Selain itu, rute penyeberangan kapal laut untuk menghubungkan Pulau Flores ke Pulau Lembata, Pulau Rote ke Pulau Sawu, dan Labuan Bajo ke Pulau Sumba juga masih belum tersedia.
“Labuan Bajo memasok sekitar 85% kebutuhan barang dari luar provinsi NTT, sehingga kita ingin memaksimalkan konsumsi produk lokal dari NTT untuk pariwisata ini. Tetapi terbentur di ongkos logistik yang mahal,” katanya dalam dialog dengan tim Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) yang datang melakukan peninjauan lapangan terkait pemulihan pariwisata di NTT, Rabu (29/12/2021)
Shania berpendapat, pemerintah perlu mendorong ASDP agar dapat membangun penyeberangan umum antar pulau demi mewujudkan kawasan wisata yang terintegrasi, sekaligus memangkas ongkos logistik pengiriman barang dan perpindahan orang.
Sementara itu, destinasi wisata premium Labuan Bajo Flores memiliki tujuh fokus indikator, yakni pelestarian lingkungan, sumber daya manusia (SDM), manajemen perjalanan, kuliner, kesehatan, keamanan dan keselamatan, infrastruktur dan amenitas, serta aktivitas.
Dalam bidang SDM, sang Direktur Utama mengatakan bahwa perlu ada sosialisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat terkait pentingnya membangun kreatifitas lokal untuk menggairahkan geliat pariwisata Labuan Bajo Flores.
“Namun dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah pusat juga perlu menegaskan bahwa ini bukan berarti mengambil alih fungsi otoritas daerah, tapi ini untuk memberi stimulus agar mereka dapat berlari lebih kencang dalam mewujudkan pariwisata premium. Labuan Bajo tidak boleh selamanya dikelola oleh badan otoritas pemerintah pusat,” imbuhnya.
KSP sendiri berfungsi untuk memberikan dukungan percepatan pelaksanaan, monitor dan evaluasi program prioritas nasional dan isu strategis. Segala permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program prioritas nasional juga akan diselesaikan secara komprehensif oleh KSP.
“Kami melihat ada permasalahan komunikasi baik itu antar otoritas di daerah, antar kementerian/lembaga terkait, maupun antara pemerintah dan publik. Masih belum ada persamaan perspektif dalam mewujudkan Destinasi Wisata Super Premium ini,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Agung Rulianto.
- 1
- 2
