"Karena ini program Kementerian dan BRI tapi datanya terkoneksi ke Pemkot Makassar. Kami juga tidak tahu bagaimana caranya bisa lolos padahal ada KK," bebernya.
Pemkot sendiri sudah menonaktifkan data mereka dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Soal sanksinya, pihaknya menunggu aturan dari Badan Kepegawaian Negara.
Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan Moh Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) mengaku sudah meminta kepada seluruh camat dan lurah untuk memverifikasi ulang data penerima bantuan sosial. Ia ingin bantuan sosial bisa tepat sasaran apalagi di masa pandemi Covid-19.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Baca Juga:Kronologi Adu Jotos 2 Polisi dengan 1 TNI Berujung Damai
