Sementara pemilik lahan lainnya hanya dikenakan ganti rugi tanaman.
"Ini sangat diskriminasi sekali. Harusnya pemerintah itu berpihak kepada rakyat. Tapi yang terjadi hanya memperkaya diri sendiri. Coba penegak hukum cek bangunan itu, lahannya milik siapa? karena itu dibeli gunakan uang daerah," ucapnya.
