"Itulah saya enggak tahu kenapa penggugat sama. Itu tugas penegak hukum seharusnya untuk turun langsung," Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulsel Bambang Priono kepada wartawan.
Bambang menambahkan, jika buka hanya lahan-lahan milik BUMN yang disasar para mafia tersebut. Tapi juga menyasar tanah milik swasta atau perorangan. Dia mencontohkan sebuah tanah di kawasan Urip Sumohardjo, Makassar, seluas 5 hektare yang sertifikat bodongnya diperjualbelikan di mana-mana hingga ke Jakarta.
"Padahal, tanah tersebut adalah milik sah pihak lain," tutup Bambang.
Baca Juga:Mengerikan! Hampir Sepertiga Wilayah Kota Makassar Dikuasai Mafia Tanah
