SuaraSulsel.id - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat mengunjungi kebun porang milik PT Al-Fatih Porang Indonesia di Desa Talumae, Kecamatan Watangsidenreng, Kabupaten Sidrap, Jumat 17 September 2021.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Papua Barat Fredrik F A Marlissa didampingi Wakil Ketua Komisi II Erik Manibuy, Sekretaris Komisi Saul Rante Lembang, serta anggota Sergius Rumsayor.
Mengutip KabarPapua.co -- jaringan Suara.com, Ketua Komisi II DPR Papua Barat, Fredrik Marlisa menyampaikan akan mendorong para petani membudidayakan Porang. Ia mengaku optimistis tanaman porang akan berkembang di Papua Barat.
Menurutnya, budidaya porang tidak membutuhkan biaya yang besar. Bahkan prosesnya tidak sulit. Sebab porang merupakan tanaman yang dapat dikategorikan mandiri. Sehingga mampu hidup dan berkembang dengan caranya sendiri.
Baca Juga:HUT Sidrap Ke-677 Tahun Dirayakan Secara Sederhana
“Sistem perkembangan mandiri, masyarakat Papua Barat khususnya para petani akan sangat menikmati hasilnya dari budidaya Porang, dengan memanfaatkan lahan yang menganggur,” ujar Fredrik, Jumat 17 September 2021.
Ia menilai wilayah Sorong, Manokwari, Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan menjadi kawasan yang bagus untuk mengembangkan tanaman Porang.
“Perawatan tidak sulit, hanya dengan pupuk organik, Porang sudah tumbuh dan apabila dipanen tidak membutuhkan alat-alat yang canggih,” katanya.
Selain perawatan mudah, budidaya Porang sangat menjanjikan bagi petani. Hal ini dikarenakan harga jual Porang yang tinggi.
“Harga per kilo yang fantastis, petani mampu meraup hingga puluhan juta rupiah dalam sekali panen. Secara teknis satu hektar tanah mampu ditanami 20.000 bibit Porang,” ujar Fredrik.
Baca Juga:6 Orang Meninggal, PBHI Kecam Kriminalisasi Warga Tolak Tambang Sungai Bila
Sekretaris Komisi II DPR Papua Barat, Saul Rante Lembang menambahkan, pihaknya akan melakukan evaluasi usai melakukan kunjungan kerja ke perkebunan Porang di Kabupaten Sidrap.
“Kami akan mengundang instansi teknis untuk mendorong budidaya tanaman ini. Sehingga bisa meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat secara umum,” kata Saul.
Menurutnya, Papua Barat memiliki banyak lahan yang tidak dikembangkan. Padahal lahan di Papua Barat tergolong subur untuk tanaman. “Kita nanti hearing dengan OPD terkait hasil studi banding cara menanam dan pengolahan tanah,” ucapnya.
