SuaraSulsel.id - Pembahasan anggaran perubahan tahun 2021 di DPRD Sulsel berjalan alot. Legislator menemukan beberapa kejanggalan dalam penggunaan anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah.
Salah satunya, Anggota DPRD Sulsel menemukan keanehan penggunaan anggaran Dinas PU dan Tata Ruang. Ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Jumlahnya berbeda dengan pengeluaran di Daftar Penggunaan Anggaran (DPA).
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel Fadriaty mengatakan, menemukan kejanggalan anggaran Dinas PUTR Sulsel sebesar Rp 180 miliar lebih. Anggaran itu tidak diketahui untuk program apa.
"Dalam RKA Rp 505 miliar tapi di DPA tercatat Rp 687 miliar. Itu selisihnya yang kita pertanyakan anggaran dari mana," ujar Fadriaty, Selasa 14 September 2021.
Baca Juga:Prakiraan Cuaca Sulawesi Selatan Minggu 12 September 2021
Ia mengaku bingung. Karena anggaran di RKA dan DPA berbeda. Harusnya jika habis digunakan maka nilainya harus sama.
Selain itu, Komisi D juga mengaku heran. Sebab ada anggaran yang sudah disepakati di APBD pokok, kembali diusulkan di anggaran perubahan.
"Makanya kita juga kaget karena ada perubahan. Kita dibuat bingung makanya kita undang lagi Dinas PUTR bahas ini," jelasnya.
Plt Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Pemprov Sulsel yang dikonfirmasi mengatakan masih menelusuri anggaran tersebut. Saat ini, pihaknya masih melakukan pembahasan dengan komisi D sebagai mitra OPD-nya.
Proyek Fisik Pemprov Sulsel Tidak Maksimal
Baca Juga:Yasir Mahmud Jajaki Peluang Kerja Sama dengan PT IKI dan Semen Tonasa
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengusulkan pengerjaan proyek fisik di APBD Perubahan 2021. Pemprov Sulsel berdalih, program yang ada saja saat ini banyak tidak maksimal.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aslam Patonangi mengatakan, skema anggaran untuk APBD Perubahan 2021 hanya penyesuaian anggaran. Tidak ada pengusulan pengerjaan proyek fisik.
"(APBD-P) sifatnya hanya penyesuaian mengingat sisa waktu yang ada. Susah juga ya kalau usulkan (proyek fisik)," ujar Aslam, Selasa, 14 September 2021.
Mantan Bupati Pinrang itu mengatakan, pengerjaan proyek fisik sangat mepet jika baru diusulkan. Belum lagi proses tendernya memakan waktu cukup lama.
Selain masalah waktu, kemampuan anggaran Pemprov Sulsel saat ini sangat tidak memungkinkan. Apalagi tidak ada sumber pendapatan baru karena pandemi Covid-19.
"Terus terang (keuangan) kita tidak mampu. Oleh karena itu tidak logis kalau buat kegiatan baru. Kondisi keuangan daerah tidak baik," jelasnya.
Aslam mengatakan, ada beberapa OPD yang serapan anggarannya tidak maksimal. Hal tersebut dikarenakan banyak program yang tidak jalan.
"Paling banyak itu di PU dan Pertanian. Ada beberapa proyek fisik yang tidak sesuai target," tukasnya.
Aslam menjelaskan pengerjaan proyek fisik yang tak maksimal akan dihentikan. Anggarannya akan dialihkan ke program lain.
"Tapi saya tidak ingat detail proyek apa yang akan dihentikan," tegasnya.
Soal Stadion Mattoanging, Aslam mengaku tentu akan dilanjutkan. Pemprov Sulsel akan menganggarkan sekitar Rp 70 miliar pada APBD pokok 2022. Pengerjaannya bersifat multiyears.
"Kita tidak bisa kalau selesai dalam setahun. Tidak ada program lain yang jalan kalau fokus ke Mattoanging semua anggaran," tukasnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
