Mengutip Antara, untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya melakukan suatu inovasi melalui pendampingan keluarga yang akan melibatkan tiga pihak, yakni bidan, kader dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
“BKKBN menentukan akan ada tiga pendamping, yakni bidan, PKK dan kader. Unsur kebaruannya adalah ada pendamping keluarga dan PKK dimasukkan menjadi salah satu unsur yang baru di perpres ini,” ujar dia.
Hasto menjelaskan, pendampingan ini harus dijalankan, bahkan sebelum ibu akan hamil, mengingat 80 persen pasangan suami istri yang baru menikah di Indonesia akan hamil di tahun pertama pernikahan dan melahirkan sekitar 1,6 juta bayi dengan lebih kurang 430.000 di antaranya lahir dalam kondisi stunting.
Pihaknya juga melakukan inovasi lain, seperti melakukan surveilans keluarga berisiko stunting untuk mengamati perkembangan ibu dan bayi dari waktu ke waktu.
Baca Juga:Inspirasi 50 Nama Bayi Laki-Laki: Arnawama, Kairav, Syahreza, Nalendra, Nareswara
“Suatu surveilans keluarga berisiko stunting akan mengamati dari waktu ke waktu. Ini menjadi hal yang penting, kemudian kasus yang ada dilakukan audit seperti apa solusi masing-masing kasus menjadi sangat penting,” ucapnya.
