SuaraSulsel.id - Pekerja migran, Maria Magdalena duduk menunggu antrean di Kompleks Rumah Susun Nunukan, Kalimantan Utara. Kristabelle, anaknya yang masih berusia enam tahun, duduk di atas pangkuan wanita berusia 30 tahun itu.
Perhatian Tim dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang mendampingi perlindungan pekerja migran, Kamis (5/8/2021), langsung tertuju padanya.
Kepada KSP, Maria mengaku sudah sebulan berada di Nunukan, Kalimantan Utara. Sebelumnya, selama sepuluh tahun dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Serawak, Malaysia.
“Saya mau pulang,” kata Maria, sambil menyebut Adonara, Nusa Tenggara Timur sebagai rumahnya.
Baca Juga:Kisah Tragis Pengantin Wanita di Kupang Meninggal saat Dirias, Pesta Nikah jadi Kabar Duka
Tapi sesampai di Nunukan, agen perjalanan yang sudah menerima pembayaran 2.000 ringgit (sekitar Rp 7 juta) dari Maria, angkat tangan.
“Saya sudah bayar ongkos tiket untuk barang dan anak saya juga,” kata Maria.
Masalahnya, sejak sebulan terakhir setiap perjalanan jarak jauh harus dilengkapi sertifikat vaksin. Sang agen tak sanggup memenuhi syarat itu.
Mereka langsung ‘melemparkan’ Maria dan anaknya ke Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) di Nunukan.
Maria dan Kristabelle tidak sendiri. Mereka hanya dua dari 204 pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur yang Senin (3/8/2021) lalu tiba-tiba muncul di kantor BP2MI Nunukan.
Baca Juga:Tingkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi di NTT, Kemendikbudristek Rangkul Berbagai Pihak
“Mereka ini bukan kami tangkap, tapi menyerahkan diri ke kantor saya,” kata Hotma Victor Sihombing, Kepala UPT BP2MI Nunukan. Agen perjalanan yang sudah menerima pembayaran langsung melepas tanggungjawab.
