SuaraSulsel.id - Marsekal TNI Fadjar Prasetyo Kepala Staf TNI Angkatan Udara menyampaikan permintaan maaf. Atas peristiwa penganiayaan terhadap difabel tuli di Merauke. Oleh dua Anggota TNI AU.
"Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada sauadara-saudara kita di Papua, khususnya Merauke. Terkhusus korban dan keluarga. Hal ini terjadi semata-mata karena kesalahan anggota kami," ungkap Fadjar.
TNI akan melakukan evaluasi dan menindak tegas pelaku yang berbuat kesalahan. "Mohon dibuka pintu maaf," kata Kepala Staf TNI AU, dalam video yang beredar.
Pada hari Selasa, 27 Juli 2021 beredar video di media sosial yang menggambarkan dua orang Polisi Militer Bandara J Dimara Merauke melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang warga masyarakat sipil, yang diketahui bahwa korban adalah seorang difabel tuli.
Atas terjadinya peristiwa tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) ikut menyampaikan penyesalan mendalam dan mengecam tindak kekerasan tersebut.
KSP menilai tindakan yang dilakukan oleh kedua aparat tersebut sangat eksesif, diluar standar dan prosedur yang berlaku.
KSP mengapresiasi dan sangat menghargai respon cepat Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AU dengan menahan pelaku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
Baca Juga:9 Tahanan Aniaya Petugas Dalam Sel Polres Merauke, Setelah Itu Kabur
KSP mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk mendukung dan mempercayakan proses penegakan hukum serta mengawasi proses tersebut.
![2 Anggota TNI AU di Merauke yang terekam kamera menganiaya seorang warga difabel tuli ditahan [SuaraSulsel.id / Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/07/28/52768-tni.jpg)
KSP akan memastikan bahwa pelaku diproses secara hukum yang transparan dan akuntabel, serta memastikan korban mendapat perlindungan serta pemulihan.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, KSP berharap agar semua lapisan masyarakat, terlebih aparat penegak hukum memiliki perspektif HAM, menekankan pendekatan humanis dan dialogis, utamanya terhadap penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta PP nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan," kata Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko, Rabu 28 Juli 2021.
KSP mengajak semua pihak untuk berupaya memastikan agar kejadian tersebut tidak berulang, baik di Papua maupun di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
