Inspektorat ingin mengecek ulang lokasi wisata hotel di daerah. Sejak pekan lalu, inspektorat sudah merekomendasikan ke Badan Aset dan Pengelolaan Keuangan Daerah, mana yang boleh dibayarkan, dan mana tidak.
"Tugasnya di BKAD yang eksekusi (pembayaran). Saya hanya kasih masukan ke BKAD kalau ini boleh dibayar," terang Sulkaf.
Selama ini, kata Sulkaf, pembayaran wisata Covid-19 hanya melalui proses review. Plt Gubernur Sulsel kemudian kaget karena ternyata ada lonjakan tagihan yang besar.
"Karena ini ada lonjakan pembayaran pada saat Plt masuk sehingga bukan lagi direview. Tagihannya besar sehingga Plt minta jangan lagi direview tapi periksa khusus," tegasnya.
Baca Juga:ASN Pemprov Sulsel Dilarang Menginjakkan Kaki di Jakarta
Dari hasil pemeriksaan, kata Sulkaf, sebagian pembayaran sudah hampir selesai. Jika administrasinya lengkap, kemudian dirandom sampling, lalu dibayarkan.
"Hampir semua selesai. Sisa sedikit dari Rp 20 miliar itu yang belum terbayar. Kalau ndak salah Rp 100 juta yang tidak terbayar termasuk hotel," ucap Sulkaf.
Pengusaha Menunggu Pembayaran
Sebelumnya, Keponakan Gubernur Sulawesi Selatan non aktif Nurdin Abdullah mengamuk di Kantor Gubernur Sulsel.
Perempuan yang biasa disapa Vita tersebut meminta agar piutang jasa katering wisata Covid-19 segera dibayarkan.
Perusahaan Vita adalah salah satu penyedia jasa dari katering wisata Covid di Sulsel. Ia mengaku Pemprov Sulsel masih berutang hingga miliaran rupiah.
Baca Juga:Andi Sudirman Sulaiman Angkat Anggota TGUPP Baru, Berikut Daftarnya
Vita mengaku distributor dan pedagang sering menagihnya. Ia bahkan didatangi polisi karena dilaporkan.
