facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Larangan Mudik Bagi ASN Pemprov Sulsel, Plt Gubernur Terbitkan Surat Edaran

Sapri Maulana Sabtu, 01 Mei 2021 | 13:06 WIB

Larangan Mudik Bagi ASN Pemprov Sulsel, Plt Gubernur Terbitkan Surat Edaran
Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Berdasarkan surat edaran tersebut, Andi Sudirman menjelaskan, pihaknya membentuk tim dan posko masing-masing wilayah perbatasan antar kabupaten/kota.

SuaraSulsel.id - Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tentang pembatasan kegiatan ke luar daerah bagi pegawai ASN dalam masa Pandemi Covid-19.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengeluarkan Surat Edaran tentang pembatasan bepergian ke luar daerah dan atau mudik dan atau cuti bagi pegawai aparatur sipil negara, serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Idul Fitri 1442 Hijriah.

"Edaran ini kita keluarkan juga setelah dilakukan video conference bersama Menkopolhukam dan beberapa menteri terkait, pada 12 April lalu. Beberapa poin diatur dalam surat edaran tersebut," katanya, di Makassar, Jumat, 30 April 2021.

Sesuai dengan regulasi pemerintah pusat, ASN dan keluarga dilarang mudik pada 6 hingga 17 Mei 2021.

Baca Juga: Polres Rejang Lebong Siapkan Sanksi Tegas untuk Pemudik Bandel

Larangan mudik, kata Plt Gubernur, dikecualikan bagi ASN yang sedang melaksanakan perjalanan kedinasan yang bersifat penting, dan telah mendapat surat tugas dari pejabat pimpinan atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

"ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan ke luar daerah terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan internalnya," jelasnya.

Andi Sudirman juga mengungkapkan, dalam rangka kebijakan larangan mudik dilakukan pembatasan pergerakan seluruh moda transportasi dari 6 Mei hingga 17 Mei 2021, dikecualikan untuk pergerakan daerah algomerasi yang meliputi Kabupaten Maros, Gowa, Takalar, dan Makassar.

"Pembatasan pergerakan moda transportasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah," terangnya.

Berdasarkan surat edaran tersebut, Andi Sudirman menjelaskan, pihaknya membentuk tim dan posko masing-masing wilayah perbatasan antar kabupaten/kota.

Baca Juga: Mudik Dilarang Tapi Berwisata Dibolehkan, Bingung? Ini Penjelasannya

Guna melakukan pengecekan pembatasan mobilitas masyarakat yang akan melintas, dan memastikan penanganan kesehatan bagi warga yang terindikasi positif Covid-19.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait