"Satu-satunya jalan ya, dicicil pembangunannya, tapi paling besar Rp 300 miliar (per tahun). Itu pun pembangunannya bisa sampai empat tahun," jelasnya.
Kata Bastian, disinilah sebenarnya peran anggota DPRD. Mereka tidak boleh asal mendesak eksekutif untuk melakukan pinjaman.
Yang membayar pinjaman adalah eksekutif, bukan legislatif. Jika pinjaman dipaksakan, maka peran dewan untuk mengawal program prioritas lain tidak ada.
"Di sini lah kita lihat kebijakan anggota dewan itu, realistis jugalah. Sekarang ada gak proyek bisa dibangun empat tahun. Empat tahun bukan karena sulit membangunnya tapi karena gak ada uangnya," tegasnya.
Baca Juga:Ngga Ada Akhlak, Sekolah Tutup Malah Jadi Sasaran 3 Komplotan Pencuri
Sebagai bahan pertimbangan, anggaran Rp 1,3 triliun itu sama dengan biaya peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan seluruh jaringan irigasi Pemprov Sulsel seluas sekitar 58.000 hektare. Sehingga bisa 90 persen berfungsi optimal. Sekarang baru 63 persen.
Rp 1,3 triliun itu sama dengan lebih dari 10 persen APBD Prov Sulsel tiap tahunnya. Atau sekitar 30 persen belanja langsung Pemprov Sulsel selama setahun.
Ssama dengan sekitar 18 persen gaji seluruh pegawai Pemprov Sulsel selama satu tahun. Setara dengan membangun jalan puluhan bahkan ratusan kilometer untuk perintisan jalan provinsi.
Rp 1,3 triliun itu sama dengan membelikan motor harga Rp 20 juta kepada 65.000 penyuluh pertanian. Serta bisa bangun seribu lebih sekolah dengan fasilitas lengkap di Sulawesi Selatan.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku tak mau ambil risiko. Ia mengaku enggan untuk berutang lagi.
Baca Juga:IDAI Tetap Tidak Merekomendasikan Sekolah Tatap Muka
"Harus kita rasional jugalah, rasionalnya adalah membangun sesuai kemampuan (keuangan) dulu. Saya tidak mau ambil resiko," kata Sudirman.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
