SuaraSulsel.id - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjadi sorotan. Karena dinilai tidak mau mengikuti perintah Presiden Jokowi. Agar tidak melakukan impor barang secara berlebihan.
Bukannya mengikuti perintah Jokowi, kata Immanuel, Menteri Lutfi justru ngeyel dan tetap meneruskan kebijakan impor.
“Kita bisa lihat Menteri Lutfi, Presiden tak mau impor kok (menteri) malah ngeyel impor," kata Ketua Kelompok Relawan Pendukung Presiden Joko Widodo, Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer, Selasa 13 April 2021.
Isu panas terkait reshuffle atau perombakan menteri oleh Presiden Jokowi disampaikan Immanuel Ebenezer ke publik. Nama menteri yang akan kena reshuffle disebut menteri yang memiliki sejumlah masalah.
Baca Juga:Hari Pertama Puasa, Mendag Klaim Harga Kebutuhan Pokok di Bandung Stabil
Secara spesifik Immanuel menjelaskan, masalah yang sering disorot adalah soal kinerja para menteri. Seperti administrasi yang rumit dan buruknya saluran komunikasi. Sehingga Presiden Jokowi sulit untuk terhubung dengan rakyat.
“Ada 5 menteri yang wajib hengkang, pertama Mensesneg Pratikno. Pejabat yang satu ini selalu bermasalah dalam administrasi dan memberikan pagar betis kepada Jokowi. Sehingga kelompok pro rakyat sulit berkomunikasi dengan presiden,” ujar Imannuel Ebenezer dikutip dari Hops.id- jaringan Suara.com
“Khusus Pratikno, kalau dia dipertahankan akan ada jarak luar biasa antara Jokowi dan rakyat,” ungkapnya.
Mantan aktivis 98 ini juga menyebut nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Agraria Sofyan Djalil, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
Perombakan dibutuhkan untuk memperbaiki komunikasi. Menteri harus memiliki kesamaan visi dan misi dengan Presiden Jokowi.
Baca Juga:Masuk Masa Supercycle, Harga Minyak Goreng Bakal Naik
Kemudian permasalahan subsidi pupuk di Kementerian Pertanian yang dampaknya kurang membuat petani sejahtera.
"Begitu juga kasus subsidi pupuk yang tidak berdampak pada swasembada hasil pertanian,” ungkapnya.
Immanuel Ebenezer juga mengkritisi kinerja dari Kemenkominfo Johnny G Plate yang dianggap tidak tegas dalam memberikan kebijakan, diantaranya soal kasus pemblokiran situs-situs dan akun radikal di media sosial.
“Menkominfo melempem dalam pemblokiran situs-situs atau akun-akun radikal di media sosial,” ungkapnya.
