Diskresi itu kewenangannya ada di tangan Ketua Umum, Airlangga Hartarto. Tidak semudah itu untuk dikeluarkan.
Ia meminta agar Musda di Kabupaten Golkar dilakukan dengan cara demokratis. Calon ketua yang ada bisa dipilih berdasarkan suara kader dan pemilik suara.
"Jadi jangan kira diskresi itu mudah dikeluarkan. Kalau mau musda, laksanakan, jangan menunda-nunda dengan alasan diskresi belum terbit dan ada syarat khusus yang dibuat-buat," tegasnya.
Diduga Ada Transaksi Pada Musda Golkar di Sulsel
Baca Juga:Terbukti Bersalah Bentak-bentak PKL, Taufan Pawe Pecat Camat Ujung
DPP, kata Mustafa juga mengendus adanya dugaan politik transaksi pada Musda Golkar di kabupaten dan kota di Sulsel. Jualannya adalah diskresi oleh Ketua Umum Golkar, Airlangga.
Mustafa mengatakan, calon ketua DPD II diiming-imingi soal diskresi oleh DPD I. Hal tersebut akan segera dilaporkan ke Airlangga.
"Setiba di Jakarta hal ini akan saya sampaikan ke ketua umum, sebab langkah seperti ini sudah melanggar aturan organisasi. Jika benar ada transaksional terjadi untuk diskresi maka jelas ini pelanggaran berat dan pasti ada sanksinya," tegas Mustafa.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe yang dikonfirmasi hingga kini belum merespon.
Namun, sebelumnya, Taufan mengaku proses uji kepatutan dan kelayakan dilakukan untuk mengetahui visi misi calon untuk partai Golkar. Termasuk dalam mengawal kepentingan politik partai Golkar ke depannya.
Baca Juga:Viral Oknum Camat Bentak Pedagang Sampai Anak Nangis, Walikota Minta Maaf
Taufan juga bilang Partai Golkar menginginkan ketua yang siap berkorban untuk partai Golkar, termasuk mereka yang siap berkorban untuk kejayaan partai, bukan menjadikan partai sebagai objek pendapatan.
