SuaraSulsel.id - Dari 12 daerah yang menggelar Pilkada di Sulsel, hanya 11 daerah yang akan dilantik terlebih dahulu.
Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara terpilih belum bisa dilantik. Karena masa jabatan untuk Bupati Toraja berakhir bulan Maret 2021.
"Jadi itu dilantik berpisah untuk 11 (daerah) sekaligus. Toraja Utara nanti bulan Maret," ujar Nurdin.
Sebelumnya, Kemendagri mengeluarkan edaran secara virtual untuk semua daerah yang menggelar Pilkada.
Baca Juga:Ngamuk ke Polisi di Arena Judi Sabung Ayam, Anak Anggota DPRD Minta Maaf
Dalam edaran Kemendagri tersebut disebutkan bahwa pejabat yang melantik hadir secara virtual dan tetap berada di ibu kota provinsi.
Termasuk kelengkapan acara pelantikan seperti pembawa acara, pembaca keputusan dan petugas protokol berada dengan pejabat yang melantik.
Imbauan agar pelantikan kepala daerah dilakukan secara virtual tidak akan dilakukan di Sulawesi Selatan.
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan, akan melakukan pelantikan secara langsung.
Pemprov Sulsel melalui biro pemerintahan telah menyurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Agar pelantikan bisa tetap dilakukan secara langsung. Tidak secara virtual seperti edaran pemerintah pusat.
Baca Juga:Viral Video Pria Ngamuk ke Polisi, Ogah Judi Sabung Ayam Dibubarkan
Ia menjamin protokol kesehatan secara ketat akan diberlakukan. Pelantikan akan digelar di Kantor Gubernur Sulsel.
Nurdin juga mengaku sudah bertemu dengan Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik. Membahas soal mekanisme pelantikan secara langsung.
"Surat kita untuk pelantikan itu direstui. Jadi nanti pelantikannya di Makassar, ibu kota provinsi," ujar Nurdin, Senin 22 Februari 2021.
Ia menegaskan pelantikan akan digelar tanggal 26 Februari. Surat keputusan dari Kemendagri akan dikirim sehari sebelumnya.
Nantinya, kata Nurdin, hanya Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan hadir di Makassar. Pendukung bisa menyaksikan secara virtual. Begitu pun media.
"Pesertanya tidak lebih dari 25 orang. Jadi masing-masing (pendukung) di daerah menunggu, yang kesini hanya Bupati, Wakil Bupati beserta seluruh ketua penggerak PKK," ujarnya.
