SuaraSulsel.id - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh senior lainnya dari partai berkuasa ditangkap dalam penggerebekan dini hari, menurut juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Senin (1/2/2021).
Penangkapan berlangsung setelah beberapa hari ketegangan antara pemerintahan sipil dan militer berpengaruh meningkat. Menimbulkan kekhawatiran kudeta pascapemilu.
Militer menyebutkan bahwa pemilu di Myanmar diwarnai kecurangan.
Juru bicara Myo Nyunt melalui telepon mengatakan kepada Reuters bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint dan sejumlah pemimpin lainnya ditangkap pada dini hari. Dalam sebuah operasi penggerebekan.
Baca Juga:Tak Hanya Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint Juga Ditahan Militer Myanmar
"Saya ingin memberitahu masyarakat kami untuk tidak langsung menanggapi (kejadian itu) dan saya ingin mereka bertindak sesuai hukum yang ada," katanya, mengaku bahwa dirinya kemungkinan juga bakal ditahan.
Suhu politik di Myanmar memanas setelah muncul isu militer akan melancarkan kudeta, sehingga memaksa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan sejumlah kedutaan besar Barat di negara itu bereaksi.
"Kami menegaskan dukungan kami kepada transisi demokratik di Myanmar dan upaya-upaya mempromosikan perdamaian, hak asasi manusia dan pembangunan di negara ini," kata negara-negara Barat itu dalam pernyataan bersama.
"Kami menantikan sidang parlemen yang damai pada 1 Februari dan pemilihan presiden dan ketua parlemen,” sambung pernyataan bersama yang ditandatangani Denmark, Ceko, Finlandia, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris, AS, Norwegia dan Selandia Baru itu.
"Kami mendesak militer dan semua pihak di negara ini agar mematuhi norma-norma demokrasi dan kami menentang setiap upaya mengubah hasil pemilu atau merintangi transisi demokrasi di Myanmar."
Baca Juga:Aung San Suu Kyi dan Tokoh Senior Myanmar Ditangkap
PBB dan Barat cemas setelah militer Myanmar mengisyaratkan akan mengambil tindakan jika keluhan mereka mengenai kecurangan dalam pemilu 8 November 2020 tidak ditanggapi oleh komisi pemilihan umum (UEC). Pernyataan ini ditafsirkan sebagai prolog untuk kudeta.
Demonstrasi pro-militer pun meletus di berbagai kota besar di Myanmar, termasuk Sabtu kemarin ketika 200 orang berdemonstrasi di Yangon guna menunjukkan dukungan kepada militer dan menentang apa yang disebut mereka intervensi asing terhadap urusan dalam negeri Myanmar.
Mereka mendesak pemerintah Aung San Suu Kyi dan UEC menjawab tudingan kecurangan pemilu tahun lalu di mana Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi memenangkan 83 persen kursi parlemen.
UEC menolak tuduhan itu dengan menyatakan ketidakwajaran yang ada tidak signifikan untuk sampai merusak kredibilitas pemilu.
Tetap saja, militer, lewat partai proksinya Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP), menuntut digelar pemilu baru yang disupervisi militer, selain menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Agung.
Hasil suara NLD memang mengusik militer karena bisa memupus jatah 25 persen kursi parlemen untuk militer seperti diamanatkan Konstitusi 2008 yang juga pintu militer untuk mengisikan orang-orangnya dalam pemerintahan.
